Rencana PTM Tetap Jalan, Negara Lepas Tangan

Oleh : Mariana, S.Pd
Guru MI Al Mujahidin II Banjarmasin

Sekarang sudah mulai tatap muka untuk belajar lagi disekolah dan terlihat senyum sumringah diwajah anak-anak untuk bisa lagi bertatap muka dengan kawan-kawan dan mudah dalam belajar, akan tetapi yang dibolehkan hanya wilayah yang mendapatkan izin, masih ada juga yang belum dapat izin untuk tatap muka.

Dengan segala masalah yang dihadapi ketika belajar daring, akhirnya kebosanan tak dapat dihindari. Begitu pun target pendidikan yang tak terpenuhi. Menimbang hasil pendidikan daring yang dijalani dan munculnya permasalahan di sana sini, membuat pemerintah ambil risiko dengan mengizinkan kegiatan sekolah tatap muka.

Seperti yang telah dijelaskan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2021, daerah yang boleh mengadakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah wilayah yang menerapkan PPKM level 1—3 (kompas.com, 27/8/21).

Pelaksanaan PTM tentu tidak boleh dilakukan secara sembarang. Semua pelaku PTM harus menerapkan protokol kesehatan, terlebih lagi setidaknya semuanya juga sudah divaksinasi. Sayangnya, dengan adanya rencana PTM bulan September, jumlah siswa yang sudah divaksinasi belum memenuhi target.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, sekolah tatap muka tidak akan diberhentikan. Ia menambahkan, sekolah yang menjadi klaster Covid-19 saja yang ditutup hingga kembali aman untuk PTM terbatas. PTM terbatas masih dilanjutkan, prokes harus dikuatkan dan sekolah-sekolah di mana ada situasi seperti itu harus ditutup segera sampai aman.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, jumlah anak yang divaksinasi hanya 9,34 persen atau 2.494.621 untuk dosis pertama. Sementara vaksin dosis kedua sudah 1.432.264 atau 5,36 persen. Dengan target vaksinasi anak usia 12-17 tahun sebanyak 26.705.490 orang. (radarbogor.id, 26/8/21).

Menurut Perhimpunan Pendidikan Guru (P2G), jumlah vaksinasi yang telah terealisasi itu masih sedikit, masih di bawah 10 persen. Jika dianalogikan, perbandingannya 10:100. Sekretaris Nasional P2G, Afdhal, menambahkan jika dalam kelas ada 30 siswa, hanya 3 orang yang divaksinasi. Dengan ini kalau mengacu pada teori herd immunity tentu tidak akan terbentuk.

Kebijakan PTM ini sepertinya bisa dianggap buru-buru diambil. Bukan kesiapan dan kesehatan yang diutamakan, tetapi mengejar waktu tahun ajaran baru agar kualitas pendidikan terpenuhi. Tidak bisa dimungkiri, pendidikan daring di masa pandemi ini telah menghambat tersalurkannya ilmu kepada para siswa. Bukan karena ketakmauan, tetapi minimnya fasilitas dan sistem membuat anak-anak dan pendidik kesulitan mengikuti pembelajaran daring.

Bukannya memperbaiki sarana pendidikan dan mempersiapkan civitas pendidikan agar siap menghadapi tantangan zaman, keputusan luring justru diambil, padahal pandemi masih berlangsung. Tidak salah kalau para orang tua masih khawatir dengan keselamatan anak-anaknya.

Keputusan yang berubah-ubah ini juga turut membingungkan para siswa. Mereka khawatir dengan keamanan sekolah tatap muka, di sisi lain mereka juga ingin sekolah seperti biasa. Dilema anak-anak, orang tua, dan para pendidik tentu perlu diselesaikan. Namun, harusnya keputusan ini dapat diambil secara bijak, bukan tergesa-gesa.

Berita Lainnya
1 dari 350

Selain itu, kebijakan vaksinasi bagi seluruh civitas akademik juga tidak menjamin mereka terlindungi dari virus. Sebab, mereka masih berisiko terinfeksi meski sudah divaksinasi. Pendidikan memang kebutuhan mendasar, tetapi kesehatan juga tak kalah penting. Pada masa pandemi, kesehatan harus diutamakan.

Negara seharusnya benar-benar hadir memastikan terlaksananya prokes dan PTM secara optimal. Penetapan standar sekolah layak PTM, standar prokes, SDM satgas covid dan pengajar saat pandemic hanya menunjukkan lepas tangan negara dari posisi penanggung jawab menjadi sekedar regulator

Negara seharusnya hadir menyediakan semua perangkat, fasilitas dan tambahan SDM berikut kebutuhan biaya untuk menjalankan PTM berstandar pandemik. Negara bisa mengalihkan dana/anggaran utk proyek moderasi, ibukota baru atau proyek2 KEK karena kebutuhan layanan Pendidikan (dg PTM terbatas protocol covid) adalah kewajiban mutlak negara yang saat ini sangat mendesak diwujudkan.

Dalam sistem Islam, kewajiban negara adalah mengurusi kebutuhan rakyat. Negara wajib menjamin terpenuhinya semua keperluan, baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Islam telah memberikan contoh dengan melakukan kebijakan karantina wilayah ketika datang masa pandemi. Virus akan terlokalisasi karena tidak ada pergerakan yang signifikan antarwilayah, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khaththab.

Karantina wilayah juga diperintahkan Rasulullah SAW, sebagai bukti bahwa Islam mengutamakan kesehatan rakyatnya. Beliau SAW bersabda, “Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, Umar bin Khaththab ra menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khaththab berbalik arah meninggalkan Sargh”. (HR Bukhari dan Muslim).

Selain itu, sistem keuangan Islam yang akuntabel juga ikut memberikan sumbangsih yang besar. Pendapatan pengelolaan sumber daya alam, jizyah, kharaj, fai, harta tak bertuan, harta curang, dan lain-lain, dapat membiayai keperluan negara, termasuk kebutuhan pada masa pandemi. Inilah yang dilakukan para Pemimpin Islam selama berabad-abad, yang juga dilakukan pada masa Rasulullah SAW.

Masih banyak dalil lain yang menunjukkan banyaknya pendapatan negara Islam, juga menjelaskan mekanisme pendapatan tersebut. Semua ini yang akan membuat negara berdikari, sehingga negara tidak kehabisan biaya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Di sisi lain, negara akan terhindar dari jerat utang.

Sementara, dari sisi politik pendidikannya, pendidikan dalam Islam bersifat fleksibel dengan syarat tujuan, dasar, dan metodenya tetap terlaksana. Jika tidak dimungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, misalnya, negara akan memanfaatkan teknologi dengan melakukan pembelajaran daring dengan fasilitas yang menunjang.

Semua fasilitas dan kualitas tentu akan disiapkan dari kas negara. Itu pun dibarengi dengan kebijakan karantina wilayah. Semua kebijakan ini akan diatur sedemikian rupa oleh orang-orang yang amanah dan memiliki kapasitas dalam bidangnya.

Betapa luar biasanya Islam dalam menyelesaikan masalah. Dengan kebijakan yang teratur, tenang, tepat, dan tidak tergesa-gesa, rakyat terlindungi dan merasa aman. Kalau begini, masihkah kita berpikir ulang untuk mengambil Islam.

Hanya dengan penerapan Islam semua problematika akan terselesaikan dan terjamin oleh negara, masyarakat akan sejahtera dibawah naungan Islam, saatnya kembali ke Islam. Waalahu ‘alam bishowab

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya