Evaluasi TPN dalam Pembangunan ZI Menuju WBK, Kakanwil Kalsel: Bukan Akhir, Tetapi Awal dan Akan Terus Berlanjut Wujudkan Reformasi Birokrasi

Banjarmasin, KP – Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bersama Tim Penilai Nasional (TPN) secara virtual bertempat dari Aula Kantor Wilayah, Selasa (16/11).

Evaluasi Pembangunan Zona Integritas yang digelar secara virtual oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB).

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Tim Pokja Kantor Wilayah yang terdiri dari enam area perubahan yaitu Pokja 1 Manajemen perubahan, Pokja 2 Penataan Tatalaksana, Pokja 3 Penataan Manajemen SDM, Pokja 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Pokja 5 Penguatan Pengawasan, dan Pokja 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Seluruh Tim Pokja Kanwil Kalsel terdiri dari unsur Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, JFT, JFU dan CPNS yang selama ini bersama-sama bekerja mewujudkan reformasi di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel.

Sebagai evaluator dari Kemenpan-RB, hadir melalui aplikasi virtual meeting oleh Firmansyah serta Agus Rianto selaku Pendamping yang merupakan Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI.

Kegiatan Evaluasi berjalan dengan lancar diawali paparan oleh Tejo Harwanto selaku Kepala Kantor Wilayah kepada penguji dan dilanjutkan dengan tanya jawab antara penguji dan perwakilan Tim Pokja WBK Kanwil Kemenkumham Kalsel.

Berbagai pertanyaan mengenai upaya peningkatan integritas, identifikasi resiko, pembinaan pegawai dan satker hingga inovasi atau program unggulan yang diangkat oleh Kantor Wilayah menjadi beberapa hal yang ditanyakan dan diuji kelaikannya untuk menentukan apakah tahun ini Kanwil Kemenkumham Kalsel berhak untuk menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Berita Lainnya
1 dari 3.937

Selama kurang lebih 20 menit Kakanwil menyampaikan paparan yang berisi peningkatan di enam area perubahan serta program unggulan berupa Dapur Higienis di UPT Pemasyarakatan beserta Forum Komunikasi Penggiat Kekayaan Intelektual di Kalimantan Selatan.

Secara lugas dan gamblang Tejo Harwanto beserta jajaran juga menjawab seluruh pertanyaan dari Penguji atas segala bentuk perubahan, inovasi, dan evaluasi yang selama ini telah dilakukan guna mewujudkan Kanwil Kemenkumham Kalsel menjadi wilayah yang bebas dari korupsi.

“Proses pembangunan Zona Integritas terus kita lakukan dan kita tanamkan di dalam diri setiap Insan Pengayoman Kanwil Kemenkumham Kalsel. Pembangunan Zona Integritas bukan hanya yang terlihat dari fisik ataupun secara administratif, tapi kita melakukan pembangunan secara rohani dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan juga nilai sosial agar Integritas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) senantiasa terpancar dari diri kita semua,” ungkap Tejo.

Tejo juga menyampaikan bahwa proses pembangunan ZI tidak berakhir usai Evaluasi yang dilakukan oleh TPN pada hari ini melainkan akan terus berlanjut dan semakin berkembang menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

“Saya menghimbau kepada seluruh pegawai, bahwa ini hanyalah awal, pembangunan Zona Integritas sejatinya barulah dimulai dan akan terus berkelanjutan dan menjadi budaya guna mewujudkan reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja Kanwil Kemenkumham Kalsel,” ucap Tejo.

Senada dengan hal tersebut, Ngatirah selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Plt. Kepala Divisi Administrasi) yang juga selaku Koordinator Tim Poja WBK Kanwil Kemenkumham Kalsel menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas akan terus berlanjut dan kita tingkatkan.

“Semangat untuk membenahi diri dan memberikan layanan yang terbaik melalui berbagai inovasi akan menjadi motivasi kita dalam keberlanjutan pembangunan zona integritas di Kanwil Kemenkumham Kalsel,” tambahnya.

Komitmen serta integritas yang dilakukan selama ini diharapkan dapat menghantarkan Kator Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan beserta UPT di Kalsel dapat meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). (KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya