Batulicin, KP – Masih dalam rangkaian dari HUT Satpol PP ke-72 dan Satlinmas ke-60 Tahun 2022, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemetrian Dalam Negri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satpol PP se-Indonesia secara virtual 4/3.2022.
Rakor ini dihadiri Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab Tanbu di Digital Live Room Lt.4 Kantor Bupati jalan Dharma Praja Gunung TInggi. Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Bernhard E Rondonuwu dalam arahannya menyampaikan, seluruh anggota Satpol PP di Indonesia telah bahu-membahu berkolaborasi dengan instansi terkait mendukung pencegahan dan pengendalian Covid-19.
“Di tahun 2022 ini pandemi Covid-19 masih melanda, ditambah lagi munculnya varian baru karena itu Satpol PP dan Satlinmas dituntut semakin profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas,” kata Bernhard E Rondonuwu dalam arahannya.
Dia juga mengatakan, tema yang diangkat dalam peringatan HUT Satpol PP Ke-72 yang jatuh pada 03 Maret 2022 ialah “Profesional dan Berintegritas Mewujudkan Penyelenggaraan Trantibum untuk Indonesia Maju dan Sehat”.
Diharapkan melalui tema ini akan mendorong pelaksanaan tugas Satpol PP dan Satlinmas dalam pencegahan, pengendalian, dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 serta penegakan Perda,” tambahnya.
Sementara itu Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM , M Putu Wisnu Wardana di kegitan ini menyampaikan, setelah mendengar penuturan Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, menyatakan, data statistik menampilkan, jumlah anggota Satpol PP di seluruh Indonesia saat ini mencapai 110.000 orang dengan 70%-nya merupakan tenaga kontrak.
“Tadi menginstruksikan masing-masing daerah mengusulkan formasi kebutuhan ASN untuk Satpol PP, dengan dukungan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda kami rasa apa yang diinstruksikan Kementerian Dalam Negeri ini bisa terlaksana di Kabupaten kita,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kab. Tanbu, M. Arif Rahman Hakim, Kabid Trantibum Abdul Rahim, Tim Percepatan Pembangunan Daerah, dan pejabpejabat SKPD terkait. (han)
