Komisi II DPRD Kapuas Minta Jangan Beri PT.PCM Perpanjang Ijin

Kuala Kapuas, KP – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Berinto, meminta agar PT. Pasifik Coal Mining (PCM) tidak diberikan perpanjangan ijin lagi.

“Saya minta perusahaan PT.PCM, kedepan tidak perlu ijin diperpanjang, lantaran tidak menghargai lembaga DPRD yang mengundang, harusnya kalau berhalangan, minimal ada balasan surat, ini tanpa kabar,” tegas Berinto, di Kuala Kapuas, kemarin.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Legislator dari Partai NasDem ini, saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas, dengan PT.PCM dan sejumlah instansi terkait, dengan agenda pembebasan lahan atau tanah ganti rugi milik masyarakat di Kecamatan Pasak Talawang.

Permintaan wakil rakyat yang terpilih kembali dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas III meliputi Kecamatan Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Mandau Talawang dan Pasak Talawang ini, karena dianggap tidak menghargai lembaga DPRD yang mengundang PT.PCM untuk hadir melesaikan persoalan yang terjadi.

“Lembaga saja mengundang tidak dihadiri, padahal ini menyangkut kepentingan masyarakat dan demi lancarnya perusahan juga dalam melaksanakan kegiatannya, agar tidak ada persoalan yang masih belum diselesaikan,” katanya.

Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas, lanjutnya, sangat menyayangkan ketidak hadiran perusahaan PT.PCM dalam rapat dengar pendapat yang digelar, sesuai dengan agenda yang sudah terjadwal di dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) beberapa hari lalu.

Berita Lainnya
1 dari 278
loading...

Sementara itu, meski tidak dihadiri pihak perusahaan PCM, namun RDP tetap berjalan, bahkan memakan waktu yang cukup panjang. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas, Darwandie, dan dihadiri pihak eksekutif, Camat Pasak Talawang, Kepala Desa Jangkang, Pj. Kepala Desa Baronang, Tim pengukur lahan dan Damang Kapuas Tengah.

Dalam RDP tersebut, sejumlah pihak menyampaikan beberapa permintaan, antara lain Kepala Desa Jangkang, Muhammad Adinata, yang menginginkan untuk kembali dilakukan pengukuran ulang terhadap tapal batas.

Kemudian, dari hasil RDP yang dilaksanakan pimpinan rapat Darwandie menyampaikan, bahwa ada tiga rekomendasi yang disepakati bersama, antara lain Minggu kedua bulan April, kembali mengundang pihak perusahaan PCM.

Selanjutnya, perusahaan PCM sementara waktu menunda pembayaran ganti rugi kepada warga sebagai pemilik lahan, menunggu benar-benar clir and clin.

“Tapem Kapuas, nantinya akan diikutsertakan kelapangan, sesuai tugas dan fungsi, penegasan tapal batas,” demikian Darwandie. (Al)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya