Kuala Kapuas, KP – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2022.
“Terkait Pilkades, jadi sesuai disampaikan Banmus terkait adanya pengaduan masyarakat baik di daerah pasang surut dan non pasang surut yang termasuk 155 desa ikuti Pilkades serentak,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas, Lawin, di Kuala Kapuas, Rabu (11/5).
Dari aduan tersebut, terang legislator dari Partai Hanura ini, disitu ada beberapa hal yang dipertanyakan dari pihaknya, pertama terkait dengan isu yang berkembang pendaftaran paslon Pilkades dikenakan biaya oleh panitia.
“Lalu juga terkait dengan panitia Pilkades, dan ketiga terkait surat persetujuan tokoh masyarakat. Itulah menjadi beberapa pertanyaan yang kami sampaikan lewat Komisi I,” jelasnya.
Dari pembahasan itu, sambung wakil rakyat yang terpilih kembali dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas IV meliputi Kecamatan Kapuas Hilir, Pulau Petak, Kapuas Murung dan Dadahup ini, bahwa didapat kesimpulan yang telah disampaikan tim ketua panitia kabupaten dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), adalah ditegaskan tidak dikenakan biaya dan tetap ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Kalau surat keputusan tokoh itu, adalah hasil dari rapat ditingkat desa. Artinya tokoh masyarakat yang ditokohkan,” demikian Lawin.
Sementara itu, dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas, Lawin, diikuti sejumlah anggota Komisi I DPRD setempat. Dan dihadiri Asisten I Setda Kapuas selaku ketua panitia Pilkades tingkat kabupaten, Ilham Anwar dan Kepala DPMD Kapuas Yanmarto. (Al)
