Tahun Depan Pemko Rencanakan Tambah 5 Unit Mobil BPK

Revisi payung hukum bertujuan mengatur dan menata kembali terkait pencegahan dan penanggulan bahaya kebakaran

BANJARMASIN, KP – Pemko Banjarmasin berencana menambah lima unit mobil pemadam kebakaran yang akan direalisasikan 2023 tahun depan.

” Dengan penambahan itu, maka satu- satunya mobil BPK yang dioperasikan saat ini nantinya akan dialihfungsikan menjadi mobil rescue.” kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin Budi Setiawan.

Hal itu diungkapkannya kepada wartawan usai menghadiri rapat panitia khusus (Pansus) revisi Perda Nomor : 13 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Kebakaran, Selasa (5/7/2022).

Pembahasan Revisi Perda Nomor : 13 tahun 2008 saat ini sudah memasuki tahap finalisasi untuk selanjutnya disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Revisi payung hukum itu bertujuan untuk mengatur dan menata kembali terkait pencegahan dan penanggulan bahaya kebakaran di kota ini.

Terutama kata Budi Setiawan dalam mengutamakan keselamatan petugas Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) maupun warga atau pengguna jalan lainnya ketika menuju tempat terjadinya musibah kebakaran.

Ditandaskan, dalam pembahasan revisi Perda tersebut diantaranya telah dipertegas sejumlah ketentuan yang harus ditaati seluruh unit BPK.

Salah satu regulasi yang bakal diberlakukan yakni larangan terhadap mobil terbuka atau jenis pick up dijadikan armada BPK.

Berita Lainnya
1 dari 5.159
loading...

“ Sebab sesuai Undang-Undang Lalu Lintas, angkutan pick up hanya boleh membawa angkutan barang. Tidak untuk angkutan manusia,” ujar Budi Setiawan.

Kendati demikian, meski revisi Perda Nomor : 13 tahun 2008 sudah ditetapkan menjadi Perda ketentuan itu diberlakukan secara bertahap. Atau paling lambat tahun 2003 setelah Dinas Damkar dan Penyelamatan Banjarmasin dilengkapi atau memiliki lima unit armada BPK yang standar.

” Jelasnya kita lengkapi dulu armada yang kita miliki baru mengatur BPK swasta. Demikian juga soal ketentuan pembagian wilayah atau zona dalam memadam api saat terjadinya musibah kebakaran oleh BPK,” katanya.

Lebih Budi Setiawan menjelaskan, angkutan pick up dijadikan armada BPK hanya dibolehkan untuk wilayah Kecamatan atau Kelurahan masing-masing.

Lebih jauh dijelaskan selain mengatur standar angkutan BPK, Perda Damkar nantinya juga akan mengatur tentang usia anggota BPK di Banjarmasin.“ Anggota BPK minimal usia 21 tahun,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Pansus Damkar DPRD Banjarmasin Hari Kartono menjelaskan, Perda ini nantinya akan mengatur sedemikian rupa agar BPK di Banjarmasin lebih baik lagi kedepan.

“Salah satunya kelayakan angkutan BPK. Pemko Banjarmasin ingin kedepan semua armada BPK standar dan layak jalan,” ucap Hari Kartono.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Damkar H. Faisal Hariyadi mengatakan, Perda ini nantinya juga mengatur zonasi operasi BPK di Banjarmasin secara baik melalui sebuah sistem atau aplikasi yang dikendalikan melalui Markas Komando (Mako) Damkar Banjarmasin.

“Semua akan diatur sedemikian rupa agar operasional BPK di Banjarmasin bisa berjalan maksimal dan mengutamakan keselamatan karena dikendalikan dalam sebuah sistem,” tutupnya. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya