Martapura, KP – Pemkab Banjar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) menggelar Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kapasitas Kearsipan, di Hotel Aeris, Banjarbaru, Selasa (23/06/2026).
Mengusung tema “Penguatan Kapasitas Unit Kearsipan dan Unit Pengolah dalam Mewujudkan Tata Kelola Arsip yang Akuntabel dan Berkelanjutan”, rakor dibuka Bupati diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dian Marliana didampingi Kadis Persip Kencana Wati.
Menggandeng narasumber dari Arsip Nasional RI (ANRI), rakor diikuti perwakilan sekretariat dan bidang seluruh SKPD.
Dian Marliana mengatakan, tata kelola kearsipan di Banjar dituntut terus meningkat. Hal ini berkaitan langsung dengan penilaian indeks pengawasan kearsipan serta kepatuhan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Keberhasilan ini tentu tidak bertumpu pada Dispersip saja, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif unit kearsipan di tingkat dinas dan unit pengolah di setiap bidang atau seksi,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Dian, pengelolaan arsip di sejumlah perangkat daerah dinilai masih menghadapi tantangan, seperti penataan yang belum sepenuhnya tertib dan standar serta pemanfaatan yang belum optimal guna mendukung pelayanan publik.
“Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Banjar menekankan beberapa hal, meliputi perubahan pola pikir, sinergi total, akselerasi aplikasi Srikandi, kepatuhan 4 instrumen pokok, perlindungan arsip vital dan penguatan SDM,” tandasnya.
Dia berharap, melalui rakor ini melahirkan komitmen bersama dan rencana aksi yang konkrit untuk membangun kearsipan Banjar yang lebih profesional dan teratur.
Kencana Wati menambahkan, berdasarkan evaluasi eksternal ANRI sebelumnya, kinerja kearsipan Banjar menorehkan prestasi cukup memuaskan dengan berhasil menduduki posisi lima besar tingkat nasional.
Untuk hasil audit kearsipan tahun lalu, sampel yang diambil dari sepuluh SKPD menunjukkan hasil positif, dengan rata-rata nilai “B”, bahkan beberapa diantaranya meraih nilai “A”.
“Melalui sinergi antara Lembaga Kearsipan Daerah, unit pengolah di masing-masing SKPD serta pembinaan berkelanjutan dari ANRI, Pemkab Banjar optimis meningkatkan target prestasi ke posisi tiga besar tahun ini,” tandasnya.
Salah satu narasumber Andriea Salamun yang juga Arsiparis Ahli Muda ANRI menyebut, Banjar dinilai sukses menjadi salah satu pelopor dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, khususnya melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).
“Berdasarkan data dashboard, transaksi kearsipan digital di Banjar menunjukkan perubahan sangat signifikan,” tandasnya.
Kabupaten Banjar, lanjutnya, menjadi salah satu pemerintah daerah yang pertama kali menggunakan aplikasi Srikandi. Ini terlihat dari tingginya transaksi kearsipan elektronik melalui aplikasi tersebut, sehingga menunjukkan komitmen Pemkab setempat dalam pengelolaan arsip secara elektronik sudah sangat baik.
“Selain akselerasi digital, ANRI juga menekankan pentingnya sinergi antara para pencipta arsip di setiap SKPD dengan Dispersip,” katanya.
Melalui pengawasan kearsipan, tambahnya, Banjar diharap mampu mengulang kembali prestasi gemilang 2022 lalu, yakni peringkat pertama tata kelola kearsipan di tingkat Provinsi. (Wan/K-5)
