BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Sejumlah fraksi di DPRD Kalsel mengkritisi tingginya sisa lebih anggaran (Silpa) pada APBD 2025 yang mencapai Rp2,97 triliun pada paripurna dewan, Rabu (24/6/2026).
“Silpa yang tinggi ini perlu dicermati dan perlu dijelaskan Pemprov Kalsel,” kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP), Yudistira Bayu Budjang, saat menyampaikan pemandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Yudistira mengakui, tingginya Silpa ini sebagai konsekuensi fiskal yang hati-hati, namun jumlah yang besar ini patut menjadi bahan evaluasi.
“Karena di tengah banyaknya kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan yang belum direalisasikan, ternyata anggarannya berlebih,” tambahnya pada paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo.
Fraksi DPP juga mengapresiasi kinerja positif, karena mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp5,29 triliun, namun realisasi belanja daerah hanya sebesar 80,76 persen atau Rp2,3 triliun.
“Kita kini tidak lagi bicara meningkatkan PAD, namun bagaimana membelanjakan pada program pelayanan publik dan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat,” jelas Yudistira.
Selain itu, juga harus memperhatikan perencanaan anggaran dan realisasinya, agar Silpa tidak semakin besar.
Hal senada juga disampaikan fraksi lainnya, yang meminta evaluasi dan penjelasan agar Silpa tahun depan tidak sebesar saat ini, karena akan berdampak pada bantuan dana transfer dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Plh Sekdaprov Kalsel, Subhan Noor Yaumil mengatakan, pihaknya terus melakukan optimalisasi pendapatan daerah, karena merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan.
“Peningkatan PAD dilakukan secara intensif maupun ekstensif, terutama pungutan pajak dan retribusi daerah,” kata Subhan.
Ditambahkan, pendapatan daerah pada 2025 mencapai Rp11,18 triliun, dan capaian PAD perlu dijaga demi kemandirian fiskal.
Sedangkan terkait besarnya Silpa, menurut Subhan, dikarena peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan program yang tidak dapat direalisasikan.
“Daripada bermasalah, lebih baik program tersebut tidak direalisasikan, dan menunggu evaluasi perencanaan berikutnya,” ujar Subhan. (lyn/KPO-4)
