Batulicin, KP – Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan pemandangan umum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (RAPBD) tahun anggaran 2023 pada 4/10.1022. Pemandangan umum RAPBD 2023 ini disampaikan pada rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua II DPRD Tanah Bumbu Agoes Rakhmady,S.AP.
Juru bicara Fraksi PAN- Demokrat Rejekinta Ompusunggu saat menyampaikan pemdangan umum menyarankan, RAPBD tahun anggaran 2023 bila terjadinya defisit melebihi estimasi akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan, pemerintah daerah agar membuat program skala prioritas sebesar jumlah belanja daerah, sehingga bila terjadi defisit anggaran, tinggal menunda program dan hanya melaksanakan program skala prioritas saja.
Hal sama di sampaikan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Melaui Haris Fadilah juru bicaranya mengharap pemerintah daerah, agar lebih proaktif dalam menyusun program strategi pengembangan sektor pariwisata di kabupaten Tanah Bumbu.
“Pariwisata sektor unggulan di Kab Tanbu sehingga memberikan dampak ekonomi dan peningkatan PAD, seperti pengembangan seni budaya, pengembangan tempat wisata dan pemberdayaan budaya lokal di desa-desa”, ujarnya.
Sementara, fraksi Golkar melalui juru bicaranya Fathur Rokhman meminta agar Pemerintah Daerah melampirkan atau menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disepakati untuk dijadikan dasar dalam pembahasan RAPBD tahun 2023, karena itu sesuai amanat Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD.
Sedang fraksi PDI-Perjuangan melalui Asri Noviandani, ia meminta disiapkan rekap data terkini perolehan PAD dari sektor tersebut, dan Pemerintah Daerah siap memberikan data perolehan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah.
Terakhir fraksi Gerindra melalui Ariswinarka sebagai jubirnya meminta penjelasan terkait RAPBD tahun anggaran 2023, baik dari segi pendapatan dan realisasinya.
Sebelum rapat pari purna ditutupnya oleh forum paripurna, pimpinan rapat merangkum beberapa kesimpulan diantaranya semua fraksi dapat menerima raperda tentang APBD TA 2023 dengan catatan ,usul serta saran-saran yang tidak mengacu dengan peraturan diatas dibahas ketingkat selanjutnya. (han)
