BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Masalah klasik mengenai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang kerap meleset dari sasaran kembali menjadi sorotan tajam legislatif.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin melalui lintas komisi, yakni Komisi I dan Komisi IV, mengambil langkah tegas dengan memanggil pihak eksekutif dan lembaga statistik, Senin (7/09/2026).
Langkah taktis ini diwujudkan melalui Rapat Kerja dan Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara intensif di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Banjarmasin. Pertemuan ini secara khusus membedah sengkarut data warga yang sering kali menjadi polemik di tengah masyarakat.
Agenda strategis tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Pimpinan beserta Anggota Komisi I dan Komisi IV. Dari pihak mitra kerja, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin beserta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin turut duduk bersama untuk menyinkronkan data mereka.
Fokus utama yang menjadi perdebatan hangat di meja rapat adalah transparansi dan pembaruan data desil. Data ini sangat krusial karena menjadi tolok ukur utama dalam memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat di akar rumput.
Salah satu perwakilan pimpinan lintas komisi yang hadir menegaskan bahwa pembaruan angka kemiskinan tidak bisa ditawar lagi.
“Data yang akurat dan mutakhir itu adalah nyawa dari sebuah kebijakan, kita harus memastikan semua program pemerintah benar-benar mendarat kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar patokan angka lawas,” tegasnya mengingatkan jajaran dinas.
Selain menguliti validitas data desil, forum dewan tersebut juga menyoroti mekanisme pendataan sensus yang dilakukan secara berkala. Proses sensus ini dinilai sebagai hulu dari penyediaan basis data kependudukan dan potret ekonomi masyarakat yang sesungguhnya.
Ketersediaan data kependudukan yang valid dan tak terbantahkan sangat didorong oleh pihak legislatif. Pasalnya, angka-angka tersebut akan menjadi amunisi utama pemerintah daerah dalam meracik perencanaan, menyusun kebijakan strategis, hingga mengeksekusi berbagai program jaring perlindungan sosial.
Lebih jauh, esensi dari pemanggilan Dinsos dan BPS ini bermuara pada satu tujuan penting, yakni menjamin hak dasar masyarakat dalam memperoleh bantuan sosial. DPRD tidak ingin lagi mendengar ada warga yang berhak namun justru terlewat dari radar pendataan pemerintah.
“Bantuan sosial itu murni hak masyarakat yang sedang kesulitan, karena itu, kesesuaian data penerima dengan realita di lapangan adalah harga mati, agar bantuan tersebut bisa tersalurkan secara tepat sasaran, tepat manfaat, dan pastinya tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku,” tambah pimpinan dewan mempertegas arahannya.
Melalui RDP lintas komisi ini, DPRD menuntut adanya sinergi dan koordinasi yang jauh lebih erat dan transparan antara legislatif, Dinsos, dan BPS Kota Banjarmasin. Lewat basis data yang terintegrasi dan rutin diperbarui, eksekusi program bantuan sosial di ‘Kota Seribu Sungai’ diharapkan bisa semakin efektif dan memberikan manfaat optimal bagi warga. (nug/KPO-4)
