Muara Teweh, KP – Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini menyampaikan rekomendasi dan catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah 2022 untuk Dinas Pertanian setempat.
“Catatan dan rekomendasi DPRD yang disampaikan untuk Dinas Pertanian adalah pemanfaatan lahan tidur tidak tergarap, masih ada ketidaksesuaian data kepemilikan lahan inti dengan plasma antara perusahaan dan masyarakat dan ketetapan sarana dalam memberikan ternak,” kata Mery di Muara Teweh, Jumat.
Menurut dia, masih belum maksimal dalam penggunaan alat mesin pertanian, lokasi dan jenis bantuan yang diberikan kepada petani berdasarkan pada hasil musrenbang dan besaran anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pertanian serta adanya keterbatasan anggaran terhadap kegiatan pengembangan umbi-umbian.
Selanjutnya, masih terdapat pembagian bibit yang tidak merata di lapangan, karena adanya oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Hasil produksi pertanian yang masih perlu ditingkatkan.
“Masih minimnya minat generasi muda terhadap bidang pertanian. Penambahan ternak sapi untuk empat kecamatan yaitu Kecamatan Lahei, Lahei Barat, Teweh Timur dan Kecamatan Gunung Purei,” kata dia.
Rekomendasi yang disampaikan yaitu agar memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pemanfaatan lahan tidur atau tidak tergarap agar menjadi lahan-lahan produktif. Mengalokasikan anggaran untuk melakukan pengukuran ulang terhadap lahan-lahan perkebunan milik perusahaan.
“Hal pengukuran ini untuk memastikan kecocokan antara jumlah lahan inti dengan plasma sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melakukan manipulasi data karena telah mengurangi yang menjadi hak masyarakat,” kata Mery.
Selanjutnya, dalam memberikan bantuan populasi ternak kepada kelompok penerima betul-betul harus sesuai dengan spesifikasi termasuk monitoring dalam evaluasi terhadap penerima. Disarankan agar aset-aset mesin pertanian yang ada dimanfaatkan secara optimal.
“Kami juga menyarankan agar lebih memperhatikan kebutuhan petani secara merata dan agar ditambahkan program pengembangan bibit tanaman porang dan tira,” katanya.
Mery juga meminta untuk dilakukan evaluasi kinerja pada bidang perkebunan dalam penyaluran bibit perkebunan, agar penyaluran bibit dilaksanakan menggunakan satu data antara pemerintah setempat dengan Dinas Pertanian.
Perlu melakukan penjajakan kerjasama dengan urusan lain seperti perdagangan, perindustrian dan UMKM untuk peningkatan kerja sama pemasaran produksi pertanian sekaligus mengurangi risiko penurunan harga produk panen.
Kemudian, untuk menjaga berkelanjutan penyediaan bahan kebutuhan pokok dan panen, regenerasi petani dipandang strategis sehingga perlu menciptakan program yang menarik bagi petani muda untuk menekuni usaha pertanian misalnya dengan integritas media sosial dan bidang lain seperti perdagangan/restoran, industri dan UKM.
“Untuk penambahan ternak di empat kecamatan yaitu Kecamatan Lahei, Lahei Barat, Teweh Timur dan Kecamatan Gunung Purei agar dapat disediakan,” ujarnya.
