Iklan
Iklan
Iklan
HEADLINE

Pemprov Kalsel Mulai Pengadaan Kendaraan Listrik pada 2024

×

Pemprov Kalsel Mulai Pengadaan Kendaraan Listrik pada 2024

Sebarkan artikel ini

Banjarbaru, KP – Pengunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) telah diwajibkan pada lingkup pemerintah daerah.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2022.

Penggunaan KBLBB dianggap hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.

KBLBB diwajibkan menjadi kendaraan dinas operasional maupun perorangan dinas instansi pusat/pemerintah daerah.

Menyikapi hal itu, Pemprov Kalsel bakal mulai pengadaan kendaraan listrik pada tahun depan.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor, pihalnya sudah menganggarkan rencana pembelian sejumlah KBLBB.

Rencananya, pembelian KBLBB ini baru direalisasikan tahun 2024.

Tentu saja, harus dengan pertimbangan matang.

“Untuk belanja mobil listrik nantinya, ya kita lihat dulu, sebab memang kewajiban,” ucapnya, Senin (19/6).

Kewajiban kendaraan listrik sudah lama diinstruksikan Presiden RI Joko Widodo. Ia meminta kendaraan dinas pemerintahan, baik pusat maupun daerah mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas.

Dalam instruksinya, diberikan kepada 10 level pemerintahan yang mencangkup para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Staf Kepresidenan, dan Panglima Tentara Nasional RI.

Kemudian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali Kota.

“Khusus kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi penggguna KBLBBsesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tulis Inpres tersebut.

Kepala daerah juga diminta untuk mengawasi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam memantau perkembangannya sebagai kendaraan operasional.

Dalam waktu tiga bulan sekali, mereka harus melaporkan ke Menteri Dalam Negeri. (mns/K-2)

Iklan
Baca Juga:  Paman Birin Kunjungi Rest Area PD Bangun Banua, Haul Jemaah Guru Sekumpul
Iklan