BANJARMASIN, kalimantanpost.com – Sebelum terpilih kali kedua sebagai Wali Kota Banjarmasin, diam-diam ternyata ada deal politik tak diketahui orang banyak antara Ibnu Sina dengan Dr H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim.
Ada pun deal politik tersebut berkaitan permintaan penurunan tarif PDAM bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Deal politik itu terungkap dialog Wali Kota Menyapa dengan temanya Infrastruktur dan Pesan Kearifan Lokal yang dipandu Host dan Moderator Rofi ‘Eka’ Zardaida pengasuh Rubrik Al-Banjarbari Kalimantan Post berlangsung di studio Sastro Hardjo RRI Banjarmasin, Rabu (9/8/2023).
“Saya sebagai perwakilan provinsi Kalsel punya pandangan harus memberikan yang terbaik buat daerah ini, termasuk kota Banjarmasin,” kata Syarif Abdurrahman Bahasyim dalam acara Acara tersebut digagas SKH Kalimantan Post bekerja sama dengan RRI Banjarmasin.
Ditambahkan Habib Banua, panggilan akrabnya dirinya lahir, besar dan tanah leluhurnya di Banjarmasin. “Saya punya kepentingan punya pemimpin terbaik untuk masyarakat,” ujarnya
Menurut Habib Banua, pemimpin yang baik akan menghasilkan keputusan politik yang terbaik untuk masyarakat.
“Saya termasuk memberikan dukungan ke Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Syaratnya jika beliau mau memerintahkan PDAM Bandarmasih menyesuaikan tarif apa yang dipakai masyarakat,” ujarnya.
Misalnya, kata Wakil Ketua Komite I DPD RI asal Kalimantan Selatan, bila masyarakat memakai 3 kubik, hanya 3 kubik itu yang dibayar. Karena di masa itu PDAM menerapkan minimal pemakaian 10 kubik .
“Ketika saya sampaikan ke Wali Kota Banjarmasin, mengiyakan. Deal politik seperti itu,” katanya.
Menanggapi hal itu, ibnu Sina dengan guyon menjawab dirinya mengiyakan permintaan tersebut dalam rangka mengurangi saingan calon Wali Kota.
“Saya memenuhi keinginan Habib Banua kan untuk mengurangi saingan jadi calon Wali Kota Waktu itu,” kata dengan nada gurauan.
Walau pun bersahabat karib, Habib Banua juga menyampaikan keluhan masyarakat tentang TPS yang ada di lingkar dalam dekat sekolah Ukhwuawah kepada Wali Kota.
Ibnu Sina mengatakan Pemko sudah bekerja keras mengatasi masalah TPS ini dan tidak itu mudah serta perlu waktu menyelesaikannya.
“Kasus TPS di dekat Ukhwuawah di Jalan Lingkar Dalam perlu setahun mendapatnya. Itu pun dapat dengan harga tinggi,” ujarnya.
Permasalahannya, lanjut Wali Kota Banjarmasin ini, ada lahan mau dijual tapi masyarakat menolak. Ada lahan yang dilirik, tapi masyarakat tidak mau menjual karena tidak mau dekat TPS.
“Alhamdulillah tahun ini sudah menemukan lahan buat TPS dalam proses penggarapan. Mudahan TPS Lingkar Dalam bisa dipindah ke TPS 3 R yang dibangun yang kawasannya tidak terlalu jauh dari lokasi yang ada,” ujarnya.
Menurut Ibnu Sina, Pemko membeli lahan TPS tersebut saja mencapai Rp 10 miliar dan belum lagi biaya menbangunnya.
Tak hanya memberikan masukan ke Ibnu rekam jejak Habib Banua, jebolan Doktor Universitas Haluoleo Kendari ini memang selalu konsisten menyuarakan kepentingan kepentingan Kalimantan Selatan di tingkat pusat.
Misalnya longsor nya jalan nasional di KM 171 rupanya ikut memantik kekesalan Habib Banua.
“Sampai saat ini pemerintah pusat seakan tutup mata dan menerapkan kebijakan imperialis, yang hanya bisa mengeruk kekayaan alam dan hasil bumi di daerah saja, tetapi tidak melakukan pembangunan yg memadai terhadap daerah daerah yang kaya akan hasil bumi,” seperti dikuti laman DPD RI.
Menurutnya, ketidakadilan sangat terasa tanpa tahu ujungnya sampai dimana. Pemerintah pusat seperti tidak pernah belajar dengan apa yg terjadi di Papua. Semua itu terjadi karena pemerintah mengeruk hasil bumi Tanah Papua. Kebijakan pemerintah juga dirasa tidak adil di rasakan oleh rakyat Papua. Hasil bumi senilai ribuan triliun, tetapi yang didapat rakyat Papua hanya sebagian kecil.
“Kalimantan Selatan juga demikian, ratusan triliun setiap tahunnya dihasilkan tapi yang diberikan kepada Kalimantan Selatan hanya sebagian kecil saja. Jika pemerintah terus menerapkan kebijakan seperti ini bisa saja apa yg terjadi di Papua akan terjadi di Kalimantan,” ucapnya.
Habib Banua mengingatkan kepada pemerintah pusat agar secepatnya masalah KM 171 ini diselesaikan. Menurutnya, kasus KM 171 adalah bagian kecil dari masalah besar yg terjadi di Kalimantan Selatan. Selain itu, dirinya juga meminta kebijakan pembangunan yang merata harus diterapkan di semua bidang.
“Jangan sampai api ketidakpuasan ini semakin membesar yang akan membakar kita semua. Kita sangat tidak ingin hal itu terjadi,” tukasnya. (Mau/KPO-3)
