Martapura, KP – Pemkab Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar Rapat Koordinasi Verifikasi, Validasi dan Pemanfaatan Pensasaran, Percepatan, Penghapusan Masyarakat Miskin Ekstrem (P3KE), di Aula Baiman Martapura, Kamis (14/9).
Rakor dibuka Sekdakab HM Hilman didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhani, Kadis PMD Syahrialludin serta Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Litbang Dedi Nurmadi. Diikuti 20 perwakilan Kecamatan.
Hilman mengatakan, rakor dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penanggulangan kemiskinan pada 31 Agustus lalu. Kali ini difokuskan untuk memvalidasi data P3KE di Kabupaten Banjar.
“Jadi kami memvalidasi semua data tersebut, datanya akan diserahkan ke Kecamatan untuk diteruskan ke desa dan kelurahan, melalui musyawarah tersebut, data difinalisasikan,” ujarnya.
Dia berharap data benar-benar valid, sudah dilakukan verifikasi dari bawah. Nantinya di SK kan Bupati sebagai basis data kebijakan Pemkab Banjar untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan.
”Khususnya saat ini menghapus kemiskinan ekstrem dan dapat menurunkan angkanya melalui program yang dilaksanakan tahun mendatang, diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” tandasnya.
Ditambahkan Hilman, program yang diberikan pemerintah untuk masyarakat guna mengurangi dan menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banjar, berupa bantuan dan jaminan sosial. Salah satu program dimaksud, pemerintah daerah memberikan bantuan pangan untuk pengendalian inflasi sebanyak 10 Kg beras selama 3 bulan per Kepala Keluarga (KK).
“Rakoor ini untuk memperbaiki data-data tersebut, hingga menjadi valid dimiliki Pemkab Banjar sebagai basis data untuk kebijakan selanjutnya,” jelasnya.
Adapun angka kemiskinan di Kabupaten Banjar, dari data 2022 akan dimutakhirkan pada 2023 sebanyak 37.902 KK atau 151.276 individu yang masih dipilah untuk dikategorikan dalam Desil 1 hingga 4. (Wan/K3)
