Banjarmasin, KP – Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp10,3 triliun pada paripurna DPRD Kalsel.
“Pendapatan daerah pada APBD 2024 diproyeksikan sebesar Rp10,05 triliun, sedangkan belanja daerah dianggarkan Rp10,3 triliun,” kata Sahbirin Noor pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, Rabu (13/9/2023), di Banjarmasin.
Pada posisi penerimaan pembiayaan, yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp108,7 miliar dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp57,4 miliar.
“Untuk besaran alokasi anggaran per SKPD, per program dan per kegiatan, secara lebih rinci dan jelas dapat dilihat pada Rancangan APBD 2024,” tambah Paman Birin, panggilan akrab Sahbirin Noor.
Paman Birin mengungkapkan, Rancangan APBD 2024 diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi tahun depan, khususnya mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tetap terkendali, SDM yang makin baik, serta terpenuhinya seluruh urusan wajib yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Paman Birin mengungkapkan, penyusunan Rancangan APBD 2024 memperhatikan arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA PPAS) dalam APBD 2024.
“Juga kebijakan pemerintah pusat, kondisi ekonomi makro, serta memperhatikan perkembangan dan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang,” tambahnya.
Selain itu, Rancangan APBD 2024 berpedoman dan menyelaraskan dengan RKPD Pemprov Kalsel terintegrasi dalam tema ”peningkatan kualitas daya saing daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif”.
“Ada lima prioritas pembangunan yang menjadi acuan dalam Rancangan APBD 2024, yakni penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing,” jelas Paman Birin.
Kemudian, memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.
Lebih lanjut diungkapkan, kebijakan belanja Pemprov juga memprioritaskan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pilkada serentak pada 2024.
“Alokasi anggaran Pilkada serentak ini menggunakan skema penganggaran melalui pembentukan dana cadangan pada tahun anggaran 2022 dan 2023, yang akan dicairkan pada 2024,” ungkapnya.
Pengalokasian anggaran untuk belanja yang prioritas maupun belanja lainnya, bermuara pada percepatan untuk mewujudkan Kalsel maju sebagai gerbang ibukota nusantara.
Karena itu, pendapatan dan belanja dirancang dalam APBD 2024 akan selalu mempertimbangkan manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik, memelihara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta memperkuat daerah agar tangguh dalam menghadapi bencana. (lyn/KPO-1)
