Kanwil DJBC Kalbagsel “Digoyang” Kasus Dugaan Ekspor Nikel

Banjarmasin, KP – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan bagian Selatan (Kalbangsel) “digoyang” massa, Kamis (12/10 kasus dugaan ekspor nikel dari Kotabaru.

Ini dari massa Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan (Kalsel).

Massa mendesak Kanwil DJBC Kalbagsel buka selebarnya siapa yang sudah ekspor Nikel tersebut.

“Kita tahu bahwa Nikel menempel di biji besi tidak mungkin ekspor sampai jutaan ton.

Artinya pakai tongkang untuk check bill of lading dan ini ada regulasi tidak boleh ekspor Nikel dari Presiden Jokowi sebelumnya. Kenapa masih di ekspor.

Atau mungkin ada kekuatan besar yang bermain,” sampai Ketua KAKI Kalsel, HA Husaini dalam orasinya.

Ia meminta kepada intansi terkait agar membongkar dan tranparansi kepada masyarakat Kalsel khususnya Kabupaten Kotabaru agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Sebelum itu pula massa KAKI, juga telah desak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usut kasus nikel dengan kadar 0,5 persen di ekspor tujun China diduga milik PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO)) atau SILO Grup, pada Rabu (27/9/2023).

“Kita mendukung KPK untuk mengusut kasus penyelundupan Nikel ke China,” kata HA Husaini didampingi Koordinator, Tubagus Fahmi, setelah aksi di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Apalagi lanjutnya, sebelumnya Menteri Luhut Binsar Panjaitan ungkapan atas Nikel dan KPK juga menduga adanya sejumlah nikel tertempel dalam ekspor biji besi ke ke China

Diketahui nikel tersebut tercampur pada ekspor dengan kadar 0,5 persen.

Berita Lainnya

Gunung Gamalama Alami 14 Kali Gempa Vulkanik

1 dari 3,073

Soal nikel berasal dari Provinsi Kalsel, tepatnya dari Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, ini tidak dibantah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Kalsel, Iswarhanto, sebelumnya.

Sementara Kepala Seksi Humas Bea dan Cukai Kalbagsel, Agus prasetyo, yang menyambut massa mengatakan, terkait ekspor nikel, bahwa benar adanya.

“Namun itu bukan nikel melainkan biji besi.

Benar yang di ekspor buji besi, nikelnya cuman Nol (0) koma berapa persen saja dan itu memang resmi biji besi,” ucapnya lagi.

Dikatakan, Agus Prasetyo apa yang disampaikan LSM Kaki Kalsel sudah ada kajian dan koordinasi dengan KPK.

“Ekspor mereka resmi, hasil kajian dari KPK memang ada ketentuan yang perlu diperbaiki, yakni berkaitan dengan royalti, agar maksimal yang didapatkan negara,” ucapnya.

Sisi lain, massa KAKI juga melakukan aksi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel).

Ini terkait dugaan uang bergulir unuk mendapatkan proyek di kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

“Dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdasarkan data yang disampaikan kepada kami, pembayaran dimuka dengan nilai cukup fantastis mencapai miliaran,” sampai HA Husaini, yang diterima Kasi Penkum, Yuni Priyono SH MH.

“Kita melakukan check and recheck (i mencocokkan dan mencocokkan kembali tentang benar tidaknya suatu perhitungan, daftar angka, suatu berita dan lain sebagainya) enyedia yang diduga menguasai beberapa paket proyek yang estimasi hampir Rp 30 Miliar pada tahun 2019 dan tahun 2022.

Kita harus kritis dalam melihat ini karena berasal dari uang pajak masyarakat, dan takutnya kalau di cek fisiknya tidak sesuai spesifikasi pekerjaan,” bebernya. (K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya