Usut Dugaan Korupsi Alih Fungsi Lahan di PTPN XIII

Tegakkan kebenaran dan berikan sanksi terhadap para pelaku untuk kasus yang diduga merugikan negara

BANJARMASIN, KalimantanPost.com – Terkait dugaan korupsi alih fungsi lahan di PTPN (XIII) sebagaimana ramai di media sosial, akan diusut Polda Kalsel.

“Tentu kami akan melakukan proses penegakan hukum itu dengan berkeadilan, transparan dan humanis,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, yang baru dilantik, AKBP M Gafur Aditya H Siregar kepada wartawan, Rabu (13/12).

Ia pastikan mengedepankan penegakan hukum berkeadilan dalam mengusut dugaan korupsi alih fungsi lahan milik PTPN XIII untuk tambang batu bara di Kabupaten Banjar yang melibatkan PT Global Prima Sukses (GPS).

Sementara akademisi Fakultas Hukum Untirta Agus Prihartono Permana meminta Polda Kalsel mengusut tuntas dugaan korupsi alih fungsi lahan milik PTPN XIII sehingga dapat menegakkan kebenarannya.

“Tegakkan kebenaran dan berikan sanksi terhadap para pelaku untuk kasus yang diduga merugikan negara, ini harus presisi,” katanya.

Agus menekankan para pelaku dari dugaan korupsi alih fungsi lahan tersebut harus diberikan efek jera.

Sehingga bisa memberikan contoh efek jera kepada para pelaku lainnya yang mungkin melakukan hal serupa di tempat lain terkait tindak pidana korupsi.

Berita Lainnya

Gunung Gamalama Alami 14 Kali Gempa Vulkanik

1 dari 3,073

Sebelumnya, proses penyidikan terkait dugaan korupsi penggunaan lahan PTPN XIII diketahui dari salinan surat perintah penyidikan (sprindik) Polda Kalsel yang ditandatangani Direktur Reskrimsus Polda Kalsel sebelumnya Kombes Pol Suhasto pada 12 Desember 2023. 

Dalam sprindik bernomor SP.Sidik/69-3/XII/RES.3.2/2023/Dit Reskrimsus, memerintahkan kepada penyidik AKBP Amin Rovi untuk mengungkap dugaan korupsi penyalahgunaan pendayagunaan lahan HGU milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII (Sertifikat HGU No: 00037) di Kabupaten Banjar, Kalsel. 

Lahan tersebut digunakan untuk penambangan batu bara oleh PT Global Prima Sukses (GPS)/PT Mitra Agro Semesta (MAS), serta sembilan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Banjar pada 2018. 

Dari rekam jejak digital, PT GPS sempat terseret kasus suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2015. 

Ketika itu, Direktur Utama PT GPS Daniel Tandias diperiksa KPK terkait kasus suap pertambangan di Kabupaten Tanah Laut, Kalsel. 

Dalam kasus itu, Daniel diperiksa untuk pendalaman kasus suap yang diduga dilakukan Dirut PT Mitra Maju Sukses (MMS), Andrew Hidayat kepada anggota DPR dari PDIP Adriansyah. 

Daniel diperiksa karena dirinya adalah anak buah Andrew di PT MMS. 

Kasus ini sempat bikin heboh jagat politik lantaran Adriansyah yang mantan Bupati Tanah Laut dicokok Satgas KPK saat mengikuti kongres PDIP di Sanur, Bali pada Kamis (9/4/2015). (ant/K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya