Oleh : Kholid Syeirazi *)
DI DAPUR-dapur rumah tangga Indonesia, keberadaan tabung LPG telah menjadi bagian dari rutinitas harian yang nyaris tidak lagi dipikirkan asal-usulnya.
Banyak orang hanya memastikan gas tersedia agar kompor tetap menyala untuk memasak sarapan, merebus air, atau menyiapkan makanan keluarga.
Namun, di balik nyala api biru itu, tersembunyi persoalan besar yang perlahan menjadi tantangan serius bagi ketahanan energi nasional.
Indonesia, saat ini masih sangat bergantung pada impor LPG. Dari total kebutuhan nasional, sekitar 80 persen masih dipenuhi dari luar negeri atau mencapai sekitar 7,2 juta ton per tahun.
Angka tersebut menjadi cerminan betapa dapur rumah tangga Indonesia masih sangat dipengaruhi dinamika global. Ketika harga energi dunia bergejolak, konflik geopolitik meningkat, atau jalur distribusi terganggu, dampaknya dapat langsung terasa, hingga ke tingkat masyarakat.
Di tengah situasi itu, pembahasan mengenai pengembangan dimethyl ether atau DME mulai mendapat perhatian sebagai bagian dari strategi jangka panjang energi nasional.
DME menawarkan cara pandang yang berbeda mengenai subsidi energi, terutama dalam kaitannya dengan proyek hilirisasi batu bara menjadi DME.
Subsidi untuk DME tidak bisa dilihat hanya sebagai beban fiskal yang menguras anggaran negara. Ada dimensi yang lebih luas, yakni bagaimana subsidi tersebut dapat menciptakan nilai tambah domestik dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Dalam hal ini, negara tidak hanya berbicara mengenai biaya jangka pendek, tetapi juga tentang kemampuan membangun fondasi ekonomi dan energi yang lebih mandiri.
Selama ini, diskusi subsidi energi di Indonesia sering terjebak pada perdebatan angka. Publik cenderung melihat subsidi semata sebagai pengeluaran negara yang harus ditekan agar APBN tetap sehat.
Padahal, tidak semua subsidi memiliki dampak yang sama. Subsidi terhadap barang impor tentu berbeda dampaknya dibanding subsidi terhadap industri domestik yang mampu menciptakan rantai ekonomi di dalam negeri.
Misalnya, jika subsidi diberikan untuk DME yang diproduksi dari sumber daya dalam negeri, maka uang negara tetap berputar di Indonesia.
Perputaran Ekonomi
Aktivitas produksi melibatkan industri nasional, tenaga kerja domestik, transportasi, hingga pengembangan teknologi. Efek ekonominya tidak berhenti pada produk akhir, melainkan menciptakan perputaran ekonomi baru yang lebih luas.
Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah atau low rank coal dalam jumlah besar yang selama ini belum dimanfaatkan optimal. Bahkan, terdapat sekitar 600 juta ton batu bara stranded yang minim pasar.
Dalam kondisi transisi energi global, batu bara jenis ini semakin sulit bersaing di pasar internasional. Oleh karena itu, mengubahnya menjadi DME dipandang sebagai salah satu cara memanfaatkan sumber daya yang sebelumnya kurang bernilai.
Inisiatif pengembangan DME sendiri melibatkan berbagai pihak, mulai dari MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, hingga Pertamina Patra Niaga.
Pemerintah juga telah meresmikan percepatan pengembangan coal to DME dalam rangkaian groundbreaking proyek hilirisasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada akhir April 2026.
Namun, pembicaraan mengenai DME sebenarnya tidak hanya menyangkut substitusi LPG. Isu yang lebih besar adalah bagaimana Indonesia membangun ketahanan energi di tengah dunia yang semakin tidak pasti.
Konflik di kawasan Timur Tengah, misalnya, berulang kali menunjukkan bahwa rantai pasok energi global sangat rentan terganggu. Negara bisa saja memiliki kemampuan membeli energi, tetapi barangnya belum tentu tersedia atau dapat dikirim tepat waktu.
Dalam hal itulah, pemanfaatan sumber daya domestik menjadi semakin penting. Ketahanan energi bukan sekadar soal harga termurah, melainkan kemampuan negara memastikan masyarakat tetap memiliki akses energi dalam kondisi apa pun.
Sebab, ketika krisis energi terjadi, dampaknya tidak hanya menyentuh sektor industri, tetapi juga langsung memengaruhi kehidupan rumah tangga, transportasi, hingga stabilitas ekonomi nasional.
Oleh karena itu, pendekatan terhadap proyek DME tidak cukup hanya membandingkan harga LPG impor dengan biaya produksi DME. Dari sini penting untuk melihat net social benefit atau manfaat sosial secara menyeluruh.
Ada nilai strategis yang tidak selalu terlihat dalam hitungan ekonomi jangka pendek, seperti penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, pengurangan ketergantungan impor, hingga stabilitas energi jangka panjang.
Energi Alternatif
Cara pandang ini sebenarnya mencerminkan dilema banyak negara berkembang. Di satu sisi, efisiensi ekonomi menjadi penting.
Namun, di sisi lain, terlalu bergantung pada impor juga menciptakan kerentanan. Jika seluruh keputusan hanya didasarkan pada harga termurah hari ini, maka negara berpotensi kehilangan kemampuan membangun industri strategisnya sendiri.
Pandangan tersebut juga menjelaskan mengapa banyak negara tetap mempertahankan subsidi atau insentif pada sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis.
Tidak semua keputusan ekonomi murni didasarkan pada keuntungan langsung. Ada pertimbangan keamanan nasional, keberlanjutan industri, hingga kemampuan menghadapi situasi darurat.
Meski demikian, pengembangan DME tentu tetap menghadapi tantangan besar. Pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Danantara, masih mematangkan berbagai aspek, mulai dari kualitas produk, hingga skema keekonomian agar DME dapat setara dengan LPG yang digunakan masyarakat, saat ini.
Hal tersebut penting karena keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga penerimaan publik.
Energi alternatif harus tetap aman, mudah digunakan, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Tanpa itu, transformasi energi hanya akan menjadi proyek besar yang sulit menyentuh kehidupan nyata masyarakat.
Di tengah perubahan global yang semakin cepat, pembahasan mengenai DME menunjukkan bahwa energi, kini bukan lagi sekadar persoalan komoditas. Energi telah menjadi bagian dari strategi ekonomi, geopolitik, dan masa depan pembangunan nasional.
Indonesia sedang dihadapkan pada pilihan, apakah akan terus bergantung pada pasokan dari luar negeri atau mulai memperkuat kemampuan memanfaatkan sumber daya sendiri.
Boleh jadi DME belum menjadi jawaban sempurna bagi seluruh persoalan energi nasional. Namun, diskusi mengenai proyek ini membuka kesadaran baru bahwa ketahanan energi tidak bisa dibangun secara instan. Tapi membutuhkan keberanian melihat jauh ke depan, bahkan ketika hasilnya belum langsung terasa hari ini.
Jadi, memang harus disadari bahwa persoalan energi bukan hanya tentang menjaga api tetap menyala di atas kompor rumah tangga. Tapi lebih dari itu, energi menyangkut bagaimana sebuah negara menjaga kedaulatan, melindungi masyarakat dari gejolak global, dan memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki benar-benar mampu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyatnya sendiri. (Antara/Tim Kalimantanpost.com)
*) Kholid Syeirazi adalah anggota Dewan Energi Nasional (DEN)
