PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com –
Inflasi di Kalimantan Tengah (Kalteng) sebesar 2,46 persen, masuk kategori aman dan masuk 10 provinsi terendah di Indonesia.
Hal itu disampaikan
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (13/03/2024).
“Pemerintah Provinsi Kalteng akan terus menggelar pasar murah/ pasar penyeimbang untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah provinsi juga akan menindaklanjuti arahan dari Kemendagri dengan menggencarkan menanam tanaman hortikultura,” ujarnya.
Yuas juga memastikan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan di Kalteng tersedia cukup dan aman.
Sementara itu, Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin langsung Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mewakili Mendagri Tito Karnavian mengemukakan rapat koordinasi yang pertama pada bulan Ramadhan agar seluruh stakeholders terus berusaha keras agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan harga dan distribusi bahan-bahan pokok penting.
Tomsi menjelaskan, kondisi inflasi provinsi dan kabupaten/ kota pada Bulan Februari 2024. Inflasi Per-Provinsi (y-o-y) tertinggi berada di Papua Selatan 4,61 persen, Gorontalo 3,73 persen, Papua Tengah 3,72 persen, Bengkulu 3,68 persen, Papua Barat 3,61 persen, Sulut 3,55 persen, Sulawesi Tengah 3,37 persen, Sumatera Barat 3,32 persen, Kalimantan Timur 3,28 persen dan Lampung 3,28 persen.
Diakui, Inflasi Per-Provinsi (y-o-y) terendah berada di Sumatera Utara 2,50 persen, Kalimantan Tengah 2,46 persen, Kalimantan Utara 2,33 persen, Aceh 2,33 persen, Kalimantan Selatan 2,27 persen, Sulawesi Barat 2,22 persen, DKI Jakarta 2,12 persen, Papua 2,02 persen, Bangka Belitung 1,86 persen dan Papua Barat Daya 1,81 persen.
“Selain sepuluh tertinggi ini juga masih banyak provinsi/ kabupaten/ kota yang di atas rata-rata nasional. Kami berharap bisa menjadi perhatian semua pihak”, tutur Tomsi.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini mewakili Plt. Kepala Badan Pusat statistik menyampaikan berdasarkan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-1 Maret 2024 pada kelompok makanan, minuman dan tembakau 2021-2024 (m-to-m,%).
Pada bulan Februari 2024, kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,00 persen hingga menyumbang andil inflasi sebesar 0,29 persen yang merupakan andil terbesar dibandingkan kelompok lainnya.
Komoditas yang paling dominan memberikan andil inflasi pada kelompok ini adalah beras, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras dan minyak goreng.
Adapun beberapa komoditas lainnya seperti bawang merah, tomat dan cabai rawit menyumbang andil deflasi.
Pudji Ismartini mengungkapkan beras penyumbang andil inflasi terbesar baik secara bulanan maupun tahunan.
Ditambahkannya, harga pangan bergejolak (Volatile Food) – khususnya pada produk hortikultura cabai merah dan cabai rawit) dan peternakan (telur ayam ras dan daging ayam ras) perlu dipantau, mengingat kemungkinan potensi inflasi dari komoditas tersebut.
Terakhir disampaikan, untuk komoditas beras berangsur mulai terkendali dengan masuknya masa panen di beberapa sentra produksi. Di Minggu pertama Maret, jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan harga beras semakin berkurang..
Agenda Rakor dihadiri secara virtual dari tempat masing-masing diantaranya Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Deputi III Bidang Perekonomian pada Kantor Staf Presiden Edy Priono.
Kemudian ada Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Epi Sulandari, Direktur Serealia, Ditjen Tanaman Pangan pada Kementerian Pertanian Moh. Ismail Wahab, Sesjamdatun Raden Febrytriyanto, Wakasatgas Pangan Polri Helfi Assegaf, Perwira Pembantu Utama Ekonomi Keuangan, Staf Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan Jayusman serta Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia. (drt/KPO-3)
