Iklan
Iklan
Iklan
BanjarmasinTRI BANJAR

Dewan Dorong Percepatan Penanganan Kawasan Kumuh

×

Dewan Dorong Percepatan Penanganan Kawasan Kumuh

Sebarkan artikel ini
Harry Wijaya

Sudah menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah mengembangkan kawasan yang dianggap kumuh agar tertata rapi dengan lingkungan yang sehat

BANJARMASIN, KP- DPRD Kota Banjarmasin terus memberikan dorongan kepada Pemko untuk mempercepat penuntasan kawasan kumuh.

“ Masalahnya upaya penanganan kawasan yang dianggap kumuh di Kota Banjarmasin belum tuntas seratus persen,” kata Ketua DPRD Kota Banjarmasin,Harry Wijaya.

Dihubungi {KP} Sabtu (4/5/2024) ia mengatakan, belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh di kota ini tentunya menjadi pekerjaaan rumah (PR) bagi Pemko Banjarmasin untuk diselesaikan.

Ia mengakui ada sejumlah program penanganan kawasan kumuh yang telah diprogramkan.“ Satu diantaranya yaitu program kota tanpa kumuh disingkat Kotaku yang menjadi program andalan Pemko Banjarmasin,” ujar pimpinan dewan dari PAN ini.

Harry Wijaya menandaskan, sudah menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah mengembangkan kawasan yang dianggap kumuh agar tertata rapi dengan lingkungan yang sehat.

Terkait program itu Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin secara bertahap terus memprogram perbaikan kawasan kumuh di kota ini.

“Targetnya Nol persen,” ujar Kepala Disperkim Kota Banjarmasin, Chandra Wijaya.

Ia menyebutkan, penuntasan kawasan kumuh diputuskan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Banjarmasin tahun 2015 ditetapkan kawasan kumuh seluas sekitar 549,7 hektar yang tersebar di lima kecamatan Kota Banjarmasin.

” Dari luasan itu hingga tahun 2023 sebagian besar atau sekitar 90 persen kawasan kumuh di kota ini yang sudah tertangani dan masih tersisa sekitar 30 hektar,” ujarnya.

Chandra mengatakan, kawasan kumuh sebagian besar masih berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Utara.

Disebutkan, dalam Perda RTRW 2021 sampai 2040 hasil revisi Perda Nomor : tahun 2013 kawasan kumuh ditetapkan sekitar 390 hektar. “ Sampai sekarang masih tersisa sekitar 30 hektar,” katanya.

Baca Juga:  Bawaslu Kalsel Paparkan Tahapan Pengawasan Pemilu

Ia menjelaskan penuntasan dan penataan kawasan kumuh tidak hanya didanai APBD Kota Banjarmasin, tapi bersumber APBD Kalsel dan APBN. (nid/K-3)

Iklan
Iklan