Iklan
Iklan
Iklan
BalanganBANUA KITA

LKPD TA 2023 Kabupaten Balangan Raih Opini WTP

×

LKPD TA 2023 Kabupaten Balangan Raih Opini WTP

Sebarkan artikel ini
BUPATI BALANGAN - H Abdul Hadi bersama Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan terima LKPD TA 2023 dari BPK Perwakilan Kalsel dan Balangan kembali raih Opini WTP ke-11 Kali, di Banjarbaru. (KP/Srd)

Balangan, KP – Kembali berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke sebelas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel, Bupati Balangan H Abdul Hadi memberikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah.

Penghargaan dari BPK itu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023.

“Kami sangat berterima kasih kepada jajaran pemkab yang telah menyajikan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan secara tertib dan sesuai aturan,” uajar Abdul Hadi, Selasa (07/05/2024) kemarin.

Abdul Hadi menuturkan predikat WTP ke sebelas kali ini adalah sebagai penanda bahwa Pemkab Balangan semakin taat kepada peraturan perundang-undangan dalam penggunaan anggaran dan pelaporannya.

Bupati juga menyebutkan bahwa tujuan WTP ini untuk tertib penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan, sehingga tujuan bernegara untuk kesejahteraan masyarakat semakin lebih sukses lagi ke depannya.

Selain itu, orang nomor satu di Balagan juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalsel yang selama ini telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Pemkab Balangan, sehingga Pemkab Balangan dalam koridor ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

“Semoga dengan WTP ini tujuan bernegara untuk kesejahteraan rakyat semakin baik lagi ke depannya,” harapnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Rahmadi menyampaikan, 13 kabupaten/kota masing-masing telah menyajikan secara wajar.

“Baik segi material, posisi keuangan 31 Desember 2023, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas dan perubahan ekuitas,” tambahnya.

Dengan opini WTP tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat terus bekerja keras dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan daerah, agar tercipta tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel dan transparan.

Meskipun begitu, pihaknya masih ada memberikan beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti.

Baca Juga:  PT BRE Terima Zero Accident Award Atas Nihil Kecelakaan Kerja

“Meskipun terdapat catatan, namun tidak berpengaruh kepada penyajian LKPD yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah selama 60 hari ke depan, sesuai rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” pungkasnya. (srd/K-6)

Iklan
Iklan