Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
OPINI PUBLIK

HET Beras Naik, Nasib Petani pun Tak Kunjung Membaik

×

HET Beras Naik, Nasib Petani pun Tak Kunjung Membaik

Sebarkan artikel ini

Oleh : Widiawati
Aktivis Dakwah Kalteng

Beras merupakan bahan pokok makanan bagi masyarakat Indonesia baik orang kaya atapun orang miskin. Ditengah sulitnya ekonomi saat ini bisa dibayangkan jika HET beras dinaikkan, tentu rakyat miskin adalah kelompok yang paling terbebani atas kebijakan tersebut. Dan kebijakan tersebut akan memicu meningkatnya angka kemiskinan dan dampak terburuknya adalah kelaparan dan stunting.

Harga Eceran Tertinggi (HET) beras bakal naik permanen usai 31 Mei mendatang. Kini Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menyiapkan aturan tentang penetapan HET relaksasi beras yang saat ini berlaku menjadi HET permanen. (CNN Indonesia, Senin/20/05/2024)

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution. Ronny P Sasmita, menyampaikan kenaikan HET beras sebetulnya hanya formalitas sebab pada kenyataannya harga beras sudah lama bergerak dilevel Rp13.000 per kilogram hingga Rp15.500 per kilogram, baik untuk jenis premium maupun medium. Disisi lain, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras dinilai sangat membantu petani. Pasalnya, sejak harga beras melonjak, HPP tidak mengalami kenaikan. Sehingga petani sama sekali tidak ikut menikmati kenaikan harga beras yang sangat tajam sejak akhir tahun lalu. Hal itu, kata dia kian diperburuk dengan mahal dan langkanya harga pupuk yang membuat biaya produksi petani semakin mahal dan membuat petani semakin tidak menikmati kenaikan harga beras selama ini. (Ekonomi Bisnis, Jumat/24/05/2024)

Realitanya sekalipun harga beras naik para petani tidak sejahtera karena semisal pun mereka mendapat keuntungan. Namun keuntungan itu juga akan habis untuk membeli bahan-bahan pokok yang juga melambung. Sementara disisi konsumen mereka akan semakin kesusahan menjangkau harga beras ini ternyata belum menjamin peningkatan taraf hidup bagi petani di Indonesia. Sejatinya akar masalah kenaikan harga beras bukan terletak pada harga, namun rusaknya rantai distribusi beras. 

Baca Juga:  Kekerdilan Masih Ancam Kualitas Pemimpin Masa Depan Bangsa

Hal ini bisa dilihat dari sektor hulu ada larangan bagi petani untuk menjual beras langsung ke konsumen. Aturan ini membuat para petani mau tidak mau akhirnya menjual gabah mereka kepada para tengkulak. Sementara di lapangan banyak perusahaan besar yang siap memonopoli gabah dari petani, mereka membeli gabah dari petani dengan harga yang lebih tinggi dari para tengkulak kecil. Sehingga banyak dari mereka yang gulung tikar karena tidak mendapatkan pasokan gabah.

Sementara di sektor hilir, perusahaan besar tersebut menguasai rantai distribusi. Setelah mendapat gabah dari petani mereka menggiling gabah tersebut dengan teknologi canggih sehingga menghasilkan padi kualitas premium. Selanjutnya mereka menguasai pasar dengan menjual beras bermerk. Monopoli perusahaan beras dari hulu sampai hilir membuat perusahaan besar mampu mempermainkan harga beras maupun menahan pasokan beras di pasar.

Akhirnya terjadi kekacauan supply dan demand. Praktik ini jelas merugikan konsumen dan para petani. Meski sebenarnya fakta ini disadari oleh sebagian publik bahkan negara juga mengetahuinya namun tidak banyak yang bisa dilakukan. Sebab praktik monopoli, para mafia pangan memang lazim dalam sistem ekonomi Kapitalisme. 

Sistem ekonomi ini menganut paham kebebasan kepemilikan. Asal ada modal apapun boleh dilakukan termasuk memonopoli bahan pangan. Jadi sistem ekonomi Kapitalisme terbukti gagal menjamin kesejahteraan konsumen ataupun petani.

Berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi ini terbukti behasil menjamin kesejahteraan konsumen maupun petani. Keberhasilan ini terwujud karena prinsip sistem ekonomi Islam adalah negara wajib menjamin kesejahteraan individu per individu. Tuntutan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya”(HR. al-Bukhari).

Baca Juga:  Memutus Rantai Kartel Pangan dengan Sistem Digitalisasi

Maka terkait kenaikan harga beras negara islam akan menyelesaikan masalah tersebut dari akar masalahnya. Jika akar masalahnya terletak pada proses produksi seperti petani kekurangan bibit, kekurangan pupuk dan lainnya. Sehingga produksi menurun maka negara islam akan meperbaikinya. Negara akan memberi subsidi bibit, pupuk maupun lainnya yg bisa menunjang produksi gabah bagi para petani dan diberikan secara cuma-cuma.

Inilah bentuk pe-ri’ayah-an (pengurusan) negara kepada para petani sebagaimana perintah hadis Rasulullah SAW. Negara juga akan memperbaiki dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian untuk mengoptimalkan produksi gabah. Ketika produksi lancar insya Allah suplai beras akan mencukupi. Jika akar masalah terletak pada proses distribusi karena permintaan mafia pangan seperti sekarang, maka negara akan memutus rantai tesebut. 

Dalam Islam, monopoli dagang, penimbunan tidak diperbolehkan karena akan merusak mekanisme pasar. Siapapun yang berani melakukan nya maka negara akan memberikan sanksi tegas berupa ta’zir kepada mereka dan mereka wajib mengembalikan barang-barang tersebut ke pasar. Dengan begitu para petani bisa menjual beras langsung kepada konsumen/ tengkulak. Sementara konsumen akan mendapat harga yang terjangkau dari produsen.

Selain memastikan produksi dan distribusi tidak ada kendala, negara akan memastikan harga barang-barang yang tersedia di masyarakat mengikuti mekanisme pasar. Pemastian ini pun merupakan ketundukan negara pada syariat Islam. Demikianlah, Islam dengan sistem pemerintahannya yang sangat serius dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pengelolaan pangan demi kesejahteraan rakyatnya. Negara akan menindak tegas mafia pangan yang berupaya memonopoli harga beras dipasar dan segala bentuk praktik pergadangan yang diharam. Pengelolaan pangan akan diurus langsung oleh negara dan tidak akan di serahkan kepada swasta apalagi pengusaha.

Iklan
Iklan