Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Barito Kuala

Mujiyat Ajak Steakholder Dorong Indeks ETPD Capai Digitalisasi

×

Mujiyat Ajak Steakholder Dorong Indeks ETPD Capai Digitalisasi

Sebarkan artikel ini
Pj Bupati Mujiyat, Perwakilan Direksi Bank Kalsel, dan para pimpinan SKPD pada Rapat koordinasi antar pemerintah daerah dan Bank Kalsel dalam forum High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Yogyakarta, Senin (24 /6). (Kalimantanpost.com/Repro humaspemkabbatola)

BATOLA, Kalimantanpost.com – Rapat koordinasi antar pemerintah daerah dan Bank Kalsel dalam forum High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) berlangsung di Yogyakarta, Senin (24/6).

Hadir dalam acara rapat tersebut Pj. Bupati Mujiyat, Perwakilan Direksi Bank Kalsel, dan para pimpinan SKPD.

Berlangsungnya HLM TP2DD merupakan bagian upaya pemerintah daerah turut mendorong tranformasi digital khususnya di Kabupaten Barito Kuala.

Penjabat (Pj) Bupati Mujiyat mengungkapkan upaya tersebut mendorong perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang tidak terlepas dari keberadaan data dan informasi sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan.

“Perkembangan ETPD Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 semester Dua sudah mencapai 95,75 persen berada pada tahap digital, mengalami kemajuan dari semester sebelumnya yang berada pada tahap maju, dengan skor 79,6 persen,” ungkapnya.

Dalam forum tersebut Pj Bupati Mujiyat mengajak bersama para stakeholder secara bertahap dan berkomitmen untuk mampu bekerjasama agar indeks ETPD di Kabupaten Barito Kuala mencapai digitalisasi. Mujiyat pun berharap hasilnya turut memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih transparan, tepat waktu, dan berkualitas.

Keberadaan TP2DD menjadi upaya mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sehingga mampu mendukung pengintegrasian ekonomi serta keuangan digital di kabupaten Barito Kuala kedepan. Meliputi mempercepat proses transaksi, mengurangi biaya administrasi, meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi potensi kebocoran anggaran.

Elektronifikasi transaksi Pemda adalah proses mengubah transaksi keuangan pemerintah daerah dari manual ke digital. Hal ini meliputi berbagai aspek, mulai dari pembayaran pajak dan retribusi, pengelolaan anggaran, hingga penyaluran bantuan sosial.(agung/KPO-3)

Iklan
Baca Juga:  Tradisi Ogoh-ogoh Dwipasari Meriah
Iklan