Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Banjarbaru

Wali Kota Banjarbaru H Aditya Mukti Ariffin Apresiasi Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023

×

Wali Kota Banjarbaru H Aditya Mukti Ariffin Apresiasi Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Banjarbaru H Aditya Mukti Ariffin yang hadir dalam rapat Paripurna bersama DPRD dan Pemerintah Kota Banjarbaru. (KP/MC)

Banjarmasin, KP – Wali Kota Banjarbaru H Aditya Mukti Ariffin yang hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Bahkan Wali Kota yang juga politisi PPP Kalsel ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, katanya pada saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, belum lama ini.

Kegiatan rapat yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru ini turut dihadiri oleh Wali Kota Banjarbaru juga lengkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru.

Bahkan dalam rapat tersebut, DPRD Kota Banjarbaru secara resmi menyetujui dan mengesahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kemudian dalam rapat paripurna tersebut juga sekaligus membahas mengenai propemperda tambahan yang menyangkut tentang belanja modal oleh daerah yang dilakukan oleh perusahaan daerah.

Yang melatar belakangi adanya propemperda tersebut ialah terdapat aset yang dibelanjakan oleh pemerintah kota Banjarbaru tetapi tidak terdata dalam APBD.

“Penyertaaan belanja modal diluar apbd kedepannya harus ada aperda yang mengaturnya,” ucapnya.

Dalam hal ini terjadi pada pembelian dan pemasangan jalur pipa yang digunakan oleh PT. Air Minum Intan Banjar yang belum terdata oleh pemkot. Sehingga dalam menyelesaikan hal ini maka diusulkan untuk menjadi sebuah peraturan daerah yang berkenaan dengan aset. (Dev/K-3)

Iklan
Baca Juga:  Sesama Movement Bagikan Makanan Gratis Dengan Konsep "Bar Jalanan"
Iklan