EDP KP
Banjarmasin, KP – Genderang perang terhadap kemiskinan kian gencar dilakukan pemerintah Indonesia.
Tak tanggung-tanggung, di tahun 2024, pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrem yang terjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), harus bisa turun menjadi 0 persen.
Salah satu bukti keseriusan pemerintah ini adalah dengan mengucurkan dana untuk penanggulangan kemiskinan. Salah satu pemerintah daerah yang menerimanya adalah Kota Banjarmasin.
Kota berjuluk seribu Sungai ini mendapatkan kucuran dana hibah berupa dana insentif fiskal, sebesar Rp6 miliar.
Dana tersebut, diserahkan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, kepada Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina, saat Rakornas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan tahun 2024, Kategori Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden.
“Kita optimis ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret tahun lalu sudah turun hingga 0,83 persen pada tahun ini,” ujar Wapres, Rabu (18/09).
Dikatakan wapres, pencapaian ini, tentu saja masih akan dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti akurasi data sasaran, convergensi program, kualitas pelaksanaan program, penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem hingga regulasi pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan berakhir pada tahun ini.
“Kita perlu menjaga agar tren penurunan ini terus berlanjut melalui kolaborasi dan kerja seluruh pemangku kepentingan, termasuk kinerja dan peran aktif seluruh kepala daerah,” ucapnya.
Program penanggulangan kemiskinan diberbagai tingkatan pemerintahan, harapnya lagi, hendaknya bisa bersifat inclusif, sinergis dan juga tepat sasaran.
Karenannya, Ma’ruf Amin berpesan agar pemerintah daerah meningkatkan sasaran program pemanfaatan data pensasaran pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) lebih dioptimalkan.
“Data ini telah digunakan lebih dari 26 kementerian, lembaga dan sudah lebih dari 93 persen pemerintah daerah memanfaatkan untuk basis data penyasaran program, kedepan sistem penyasaran yang berlaku nasional dan berintegrasi perlu dikembangkan, agar berbagai data yang ada di kementerian dan lembaga tergabung antara satu dengan yang lain,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, usai menerima secara simbolis dana insentif fiscal tersebut, Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina berharap, dana tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk penanganan kemiskinan di Kota Banjarmasin.
“Alhamdulillah, hari ini Pak Wakil Presiden sudah menyerahkan dana insentif fiskal untuk kemiskinan eksrtem di Kota Banjarmasin, kita terima sebesar Rp6 miliyar, mudah-mudahan nanti bisa dipergunakan dan dimanfaatkan untuk penanganan kemiskinan di Kota Banjarmasin,” ucapnya.(Prokombjm/K-3)
EDP JKT
