BATOLA, Kalimantanpost.com – Upaya jemput bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barito Kuala dalam mendata penduduk non permanen mendapat apresiasi dari Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Komisi I menilai inovasi tersebut penting untuk memastikan masyarakat yang tinggal maupun bekerja sementara di suatu wilayah tetap tercatat dalam administrasi kependudukan.
Namun, di balik inovasi tersebut, masih terdapat pekerjaan rumah. Tingkat partisipasi masyarakat untuk melaporkan dan mencatatkan diri sebagai penduduk non permanen dinilai masih belum optimal.
Hal itu terungkap saat kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel ke Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kamis (27/8/2026).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari. Mereka diterima Asisten III Setda Kabupaten Barito Kuala, Metty Monita, bersama jajaran terkait.
Dalam pemaparannya, Disdukcapil Batola menyampaikan telah melakukan berbagai strategi jemput bola untuk menjangkau masyarakat non permanen yang tinggal atau bekerja di wilayah Batola.
Meski demikian, upaya tersebut masih perlu dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat agar secara aktif melaporkan keberadaannya.
Habib Hamid Bahasyim mengatakan, akurasi data kependudukan menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan dan ketepatan sasaran pelayanan pemerintah.
“Kami mengapresiasi langkah jemput bola yang dilakukan Disdukcapil Batola. Jangan sampai masyarakat yang tinggal dan bekerja di daerah ini justru tidak terdata hanya karena statusnya sebagai penduduk non permanen,” kata Habib Hamid.
Politikus Fraksi PKS tersebut menambahkan, Komisi I DPRD Kalsel mendorong agar inovasi pelayanan administrasi kependudukan tidak berhenti pada pola jemput bola, tetapi juga diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan sosialisasi yang lebih masif.
“Pelayanan harus semakin mudah dan masyarakat harus semakin paham pentingnya melaporkan keberadaannya. Karena data kependudukan yang akurat merupakan fondasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang tepat sasaran,” tegasnya.
Menurut Habib Hamid, pemerintah daerah perlu mencari pola pelayanan yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang mobilitasnya tinggi, termasuk mereka yang datang ke suatu daerah untuk bekerja atau tinggal dalam jangka waktu tertentu.
Sementara itu, Asisten III Setda Batola Metty Monita menyampaikan, Pemkab Batola berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, termasuk dalam pendataan penduduk non permanen.
“Pemerintah daerah akan terus memperluas jangkauan pelayanan dan melakukan berbagai strategi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan administrasi kependudukan. Kami juga mendorong kesadaran masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaannya,” ujar Metty.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dapat membuat pendataan kependudukan semakin akurat sehingga tidak ada warga yang luput dari pelayanan administrasi.
“Intinya, kami ingin pelayanan administrasi kependudukan semakin dekat dengan masyarakat. Dengan data yang lengkap dan akurat, program pemerintah juga dapat disusun dan diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkas Metty. (fin/KPO-1)
