KP RedFot
BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Supervisi Pagu Anggaran Tahun Anggaran (T.A.) 2025 Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel. Acara ini berlangsung selama tiga hari, dari Senin hingga Rabu, 2-4 September 2024, bertempat di Harper Hotel, Banjarmasin.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Candrafriandi Achmad pada hari ini, Senin (02/09) turut dihadiri Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus dan Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI, Sugito. Peserta kegiatan ini adalah para operator penyusunan anggaran dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel, dengan jumlah peserta mencapai 50 orang
Dalam sambutannya, Kepala Divisi Administrasi menekankan pentingnya supervisi ini untuk memastikan dokumen RKA-K/L yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga akuntabel.
“Supervisi ini sangat diperlukan untuk menciptakan dokumen RKA-K/L yang berkualitas dan akuntabel, guna mendukung peningkatan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan profesional,” ujarnya.
Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari pendamping unit kerja eselon I Kemenkumham, yakni Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan menciptakan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) yang berkualitas dan akuntabel.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh tim pendamping dari unit kerja eselon I, yang kemudian diikuti dengan supervisi langsung terhadap masing-masing satuan kerja yang diharapkan seluruh peserta dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran yang baik dan benar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Hasil yang diharapkan dari supervisi ini adalah dokumen usulan program prioritas yang didasarkan pada analisis kebutuhan riil dan kondisi objektif masing-masing satuan kerja. Program-program prioritas ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja satuan kerja, serta memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. (KPO-1)
Redaktur KP
EDP JKT
