Oleh : Lucky Akbar *)
HARI Oeang RI (HORI) diperingati setiap tanggal 30 Oktober, bertepatan dengan diterbitkannya uang pertama kali oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1946.
Peringatan ini bukan hanya sekadar merayakan penerbitan uang pertama oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1946 semata, tetapi juga menjadi refleksi atas perjalanan panjang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mengelola keuangan negara.
Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji kontribusi Kemenkeu terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta tantangan yang dihadapi selama berjalannya waktu.
Untuk itu, peringatan HORI setiap tahun menjadi momentum penting bagi Kemenkeu untuk melakukan evaluasi atas refleksi peran perjalanan institusi dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun 2024 ini peringatan HORI telah memasuki usia yang ke-78 tahun, dan insan Kemenkeu merayakannya dengan mengambil tema ‘Tulus dalam Pelayanan, Transformasi Berkelanjutan”. Dalam tema ini mengandung filosofi yang menekankan pentingnya peran Kemenkeu dalam terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, serta menjadikan transformasi sebagai vehicle (sarana) untuk mewujudkan organisasi pengelola keuangan negara yang agile (lincah) dan pruden (bijak) dalam mengawal pengelolaan keuangan negara yang efisien dan transparan.
Peran dalam Pembangunan Ekonomi
Kemenkeu memiliki tanggung jawab utama dalam penyusunan kebijakan fiskal yang berfungsi untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Kebijakan ini meliputi pengelolaan anggaran, penerimaan pajak, dan belanja pemerintah.
Dr M Chatib Basri, salah seorang ekonom senior pernah mengucapkan bahwa kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan meningkatkan daya saing nasional.
Untuk itu Kementerian Keuangan telah berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan dengan berbagai program reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan.
Beberapa penelitian menunjukkan dampak positif dari kebijakan Kemenkeu terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk riset oleh Bank DUnia (World Bank) mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Terkait pengembangan infrastruktur, Kemenkeu berperan penting dalam pendanaan proyek infrastruktur yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya alokasi anggaran yang memadai, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dapat dilaksanakan dengan baik.
Hasil riset yang dilakukan oleh Institute for Economic and Social Research (IESR) menunjukkan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan dalam infrastruktur dapat menghasilkan hingga dua dolar dalam pertumbuhan ekonomi.
Kementerian Keuangan juga bertanggung jawab dalam penyediaan program perlindungan sosial untuk masyarakat, terutama di masa sulit seperti saat pandemi COVID-19. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu jutaan masyarakat Indonesia untuk bertahan.
Menurut pendapat Prof. Bambang Brodjonegoro bahwa “perlindungan sosial yang kuat adalah jaminan bagi stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.”
Program Transformasi Kementerian Keuangan
Dalam perjalanan sejarahnya, Kemenkeu telah melalui beberapa era reformasi, terutama setelah krisis moneter 1997-1998. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan fiskal yang lebih proaktif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan
Kemenkeu telah meluncurkan berbagai inisiatif reformasi pajak, termasuk pengembangan sistem perpajakan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Melalui kebijakan ini pemerintah secara aktif merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran, penerimaan pajak, dan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi risiko ketidakstabilan ekonomi.
Kemenkeu terus memperkuat kapasitas kelembagaan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Program pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai negeri sipil (PNS) di bidang keuangan menjadi salah satu langkah penting.
Ekonom Dr Faisal Basri pernah mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan harus berperan lebih dari sekadar pengelola anggaran tapi harus mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dalam hal penerapan teknologi, implementasi teknologi informasi dalam pelayanan keuangan publik, seperti e-budgeting dan e-reporting, memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah menjabat Menteri Keuangan dalam tiga periode pemerintahan selalu menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan keuangan untuk menjawab tantangan global. Ia selalu berpesan: “Kita harus beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi,”.
Peringatan Hari Oeang RI ke-78 di tahun 2024 ini menjadi pengingat sekaligus momentum untuk meningkatkan peran Kementerian Keuangan dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pengembangan infrastruktur, dan program perlindungan sosial, Kemenkeu telah memberikan kontribusi signifikan.
Pendapat para ahli dan hasil riset menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil Kemenkeu tidak hanya relevan, tetapi juga krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari masyarakat, kita semua memiliki peran untuk mendukung inisiatif Kemenkeu dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pelayanan yang tulus dan kemampuan untuk beradaptasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan global yang terus berubah, maka Kementerian Keuangan harus mentransformasikan diri agar dapat menjaga dan menciptakan keuangan negara yang kuat untuk bisa mencapai tujuan negara. (Antara/Tim Kalimantanpost.com)
*) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi
