Banjarbaru, KP – Pemerintah Kota Banjarbaru bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pemantauan Program Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemko Banjarbaru, yang dilaksanakan di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Senin (11/11). Rapat ini dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Farhanie, Inspektur Kota Banjarbaru, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta Camat se-Kota Banjarbaru.
Dalam sambutannya, Farhanie menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus melibatkan seluruh lapisan pemerintahan, bukan hanya terbatas pada aspek administrasi. Ia mengingatkan pentingnya penerapan aturan yang ketat dalam setiap proses pemerintahan, baik dalam penyusunan dokumen maupun implementasi kebijakan di lapangan.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi bagaimana penerapannya di lapangan. Semua dokumen yang kita siapkan harus sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Farhanie saat membuka rapat koordinasi tersebut.
Lebih lanjut, Farhanie menyoroti pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ia menyatakan bahwa dengan meningkatkan pendidikan antikorupsi di seluruh lapisan pemerintahan, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Korupsi adalah masalah mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Pendidikan antikorupsi yang serius akan membentuk pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” lanjut Farhanie.
Rakor ini juga bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan korupsi dan mengingatkan seluruh aparatur pemerintah mengenai pentingnya peran serta mereka dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Farhanie berharap, kegiatan ini dapat mempertegas komitmen Pemko Banjarbaru dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Ini adalah momentum untuk kita bersama-sama mengingatkan bahwa korupsi ada di sekitar kita dan sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus terus berupaya untuk mencegahnya dalam setiap aspek pemerintahan,” tambah Farhanie.
Melalui rakor ini, Pemko Banjarbaru juga berupaya memperkuat kolaborasi dengan KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. Diharapkan, upaya ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Banjarbaru yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam upaya memperkuat integritas pemerintahan, Pemko Banjarbaru dan KPK terus berkomitmen untuk menjalankan program pencegahan korupsi secara berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pihak terkait di tingkat daerah. (Dev/K-3)
