BANJARMASIN, Kalimantanpost.com– Upaya meningkatkan cakupan jumlah kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan terus diperkuat di Kalimantan Selatan (Kalsel). Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Upaya Peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Provinsi Kalsel, di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk mengoptimalkan perlindungan bagi pekerja di Banua, sekaligus mempercepat pencapaian target UCJ di Kalsel.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Muhammad Syarifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Ady Hendratta, Kepala Kantor Cabang Banjarmasin BPJS Ketenagakerjaan, Fadlilah Utami, serta perwakilan SKPD dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Sekda Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kepesertaan.
“Dan kami di pemerintah provinsi pun juga akan mendorong meningkatkan jumlah kepesertaan, sehingga target 48 persen di tahun 2026 ini bisa tercapai, bahkan kalau perlu bisa dilampaui. Saat ini kita baru 42 persen, jadi masih kurang 6 persen,” ujarnya.
Menurutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam menekan angka kemiskinan ekstrem, karena memberikan perlindungan bagi pekerja dari berbagai risiko kerja.
Ia juga mengimbau kepada BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta di Kalsel agar segera mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Ady Hendratta menyampaikan, bahwa capaian Universal Coverage Jamsostek di Kalsel saat ini masih berada di angka 42 persen, sementara target tahun 2026 yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mencapai 48 persen.
“Sehingga, kita harus mencapai 6 persen di akhir tahun. Dan kalau per bulan itu Rp 33.000, jadi kalau kita bagi 13 kabupaten/kota anggap saja rata-rata Rp 1.000 per bulan. Kalau dibagi rata maka totalnya itu Rp11.000 – Rp12.000 per bulan,” jelasnya.
Untuk mengejar target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan sejumlah skema strategis. Pertama, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), di mana setiap penerima KUR wajib menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sesuai regulasi yang berlaku.
Kedua, melalui proyek jasa konstruksi, di mana seluruh pekerja dalam proyek, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, wajib didaftarkan sebagai peserta.
“Teman-teman kontraktor yang dapat proyek, baik proyek perencanaan, pelaksana maupun pengawasan itu harus didaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan. Itu juga tidak menggunakan dana Pemda, tapi kontraktor yang harus mendaftarkan para pekerjanya, seperti tukang, driver, dan yang lainnya,” katanya.
Selanjutnya, optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga menjadi salah satu langkah penting. Perusahaan-perusahaan di Kalsel didorong untuk ikut melindungi pekerja sektor informal.
Selain itu, tambah Ady, penegakan kepatuhan terhadap perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya terus diperkuat melalui pengawasan bersama Dinas Tenaga Kerja Kalsel.
Tak hanya itu, skema pendanaan melalui APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), hingga Dana Desa juga didorong untuk mendukung perlindungan pekerja rentan di daerah.
Ady juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan santunan mencapai Rp1 triliun untuk 85.315 klaim, dengan tingkat coverage 42 persen.
“Jadi makin besar coveragenya, tentu penerima manfaatnya juga lebih banyak,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin, Fadlilah Utami, menegaskan bahwa pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pencapaian UCJ di Kalimantan Selatan.
“Kami terus mendorong peningkatan kepesertaan melalui berbagai pendekatan, baik sosialisasi langsung, sinergi dengan pemerintah daerah, maupun kolaborasi dengan pelaku usaha. Perluasan perlindungan ini penting agar seluruh pekerja, termasuk sektor informal, mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Fadlilah.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan fokus pada peningkatan literasi masyarakat terkait manfaat program BPJS Ketenagakerjaan agar kesadaran untuk menjadi peserta semakin meningkat. (Opq/KPO-1)
