Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
HEADLINE

Dua Mantan Pejabat Disdik “Tertunduk Malu”

×

Dua Mantan Pejabat Disdik “Tertunduk Malu”

Sebarkan artikel ini

Digiring dan Ditahan Kejari Banjarmasin

trd
DIGIRING - Tersangka berinisial N, mantan Kadisdik Banjarmasin dan IQ, mantan Kabid Pembinaan SD, digiring dan ditahan, Senin (27/4). (KP/Aqli)

Untuk berkas perkara sesegeranya kita rampungkan, karena barang bukti berupa dokumen sudah lengkap.

BANJARMASIN, KP – Dua mantan pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) “tertunduk malu”, ketika digiring dan ditahan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin, Senin (27/4).

Kalimantan Post

Semua kaitan kasus proyek pengadaan sewa komputer, server, aplikasi dan jaringan

Kedua tersangka berinisial N dengan titel S.Pd, MA, tak lain mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Banjarmasin dan IQ, mantan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD.

Mereka dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Teluk Dalam Banjarmasin, setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Sebelumnya tersangka berinisial TAN dari pihak swasta, penyedia dalam pengadaan sewa server jaringan dan aplikasi, yang dijebloskan ke tahanan, pada Kamis (23/4).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarmasin, Eko Reandra Wiranto, SH. MH melalui Kepala Seksi Intelijen Ardian Junaedi SH, MH didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Mirzantio Ernanda SH MH, menjelaskan bahwa keterlibatan kedua tersangka Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuatan Kegiatan (PPK).
 
“Untuk tersangka N merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebagai (PA) dan IQ sebagai Kabid SD, selaku PPK,” tambah Ardian Junaedi.

“Hingga saat ini pihaknya sudah menetapkan tiga tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain.

Untuk berkas perkara sesegeranya kita rampungkan, karena barang bukti berupa dokumen sudah lengkap,” sambung Mirzantio.

Diketahui semua terungkap atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan Sistem Absensi Digital Berbasis Radio Frequency Identification (RFID) Tingkat Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, yang setelah dilakukan penyelidikan ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum.

Anggaran dari Tahun 2021 sampai dnegan 2024 yang bersumber dari dana APBD Kota Banjarmasin. 

Baca Juga :  Sembilan Izin Tambang di Kalsel jadi Catatan BPK

“Dimana proyeknya dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dengan nilai Rp 6,5 Miliar, dan dari hasil audit BPK ditaksir kerugian keuangan negara sebesar Rp 5 Miliar,” ungkap Ardian Junaedi. (K-2)

Iklan
Iklan