PALANGKA RAYA Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) akan mempercepat penanganan kerusakan jalan di wilayah Katingan Hulu dengan fokus menjaga fungsionalitas jalan agar tetap dapat dilalui masyarakat.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan, prioritas utama saat ini adalah memastikan akses jalan tetap terbuka tanpa mempersoalkan status kewenangan.
“Yang utama jalan bisa difungsikan dulu. Bagi masyarakat, yang penting bisa dilewati,” ujarnya saat melakukan audiensi bersama masyarakat Katingan Hulu terkait kerusakan jalan nasional di Rujab Gubernur Kalteng, Selasa (21/4/2026).
Dia meminta penanganan dilakukan secara paralel di berbagai titik kerusakan untuk mempercepat proses perbaikan.
“Kerjakan secara bersamaan, jangan menunggu. Tambah alat jika diperlukan agar lebih cepat,” pintanya.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap kendaraan over dimension over load (ODOL).
“Jika ada kendaraan ODOL, segera laporkan dan tindak tegas,” katanya.
Dia menambahkan, perusahaan yang menggunakan jalan juga harus ikut bertanggung jawab dalam menjaga kondisi infrastruktur.
“Kalau tidak bertanggung jawab, jangan diberi akses,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menekankan pentingnya sinergi dalam penyelesaian masalah di tengah keterbatasan anggaran.
“Penurunan anggaran terjadi di berbagai daerah, sehingga perlu kerja sama semua pihak,” ujarnya.
Dia berharap kondisi tersebut tidak mengganggu stabilitas masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar tetap terjaga.
“Yang penting masyarakat tetap aman dan sejahtera,” katanya.
Kepala BPJN Kalteng, Robert Himawan Hamiseno menjelaskan, penanganan jalan telah dilakukan secara bertahap sejak awal tahun.
“Tahun ini dialokasikan sekitar Rp36 miliar untuk penanganan ruas Tumbang Samba–Tumbang Hiran–Tumbang Sanaman,” jelasnya.
Penanganan tersebut meliputi pengaspalan, pemeliharaan jalan tanah, pemasangan box culvert, serta perbaikan drainase.
Namun demikian, ia mengakui kebutuhan anggaran keseluruhan masih sangat besar sehingga perbaikan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Total kebutuhan hampir Rp1 triliun, sehingga penanganan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran,” tukasnya. (drt/KPO-3)
