Pj Sekda Kalteng Sebut Banyak Petani Kesulitan Akses Keuangan dan Pasar

PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Darliansjah mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden buka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka.Ray, Jumat (24/4/2026).

FGD dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional Regional Kalteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Pimpinan Perbankan Provinsi Kalteng, Plh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalteng, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalteng, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sektor jasa keuangan, pelaku usaha, dan off-taker dalam membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi guna memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalteng Primandanu Febriyan Aziz mengemukakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah yang mencapai sekitar 4,8 persen pada akhir 2025 perlu terus didukung melalui inovasi dan pengembangan sektor UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

Disebutkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Tengah hingga awal April 2026 telah mencapai lebih dari Rp821 miliar, dengan Kota Palangka Raya menjadi wilayah dengan penyaluran terbesar.

“Yang kami garis bawahi di sini adalah bagaimana sektor jasa keuangan bisa berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Sementara itu Pj Sekda melalui Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Darliansjah, diskan meski perekonomian Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif, struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dinilai belum optimal memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Ia menambahkan, masih terdapat pelaku usaha dan petani yang menghadapi keterbatasan akses pembiayaan serta kepastian pasar.

“Melalui FGD ini, kami berharap lahir langkah konkret untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat kemitraan usaha, dan mendorong pengembangan produk unggulan daerah agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (drt/KPO-3)