MALANG, Kalimantanpost.com- Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan selaku Koordinator Wilayah Kalimantan, Bapak Aloysius Donanto H.W mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai tidak bisa hanya dijawab dengan kebijakan moneter semata.
Diperlukan peran publik untuk ikut menjaga stabilitas melalui perilaku ekonomi sehari-hari: bertransaksi menggunakan rupiah, menahan permintaan valuta asing, serta memprioritaskan konsumsi produk domestik.
Pesan itu disampaikan perwakilan Bank Indonesia dalam forum diskusi bersama insan media dan akademisi di Kalimantan. Menurutnya, stabilitas rupiah bukan hanya urusan otoritas moneter, tetapi juga soal persepsi, kepercayaan, dan pola transaksi masyarakat.
“Bank Indonesia terus menempuh langkah stabilisasi. Tapi masyarakat juga perlu memahami kondisi yang terjadi dan berkontribusi menjaga rupiah melalui pilihan-pilihan ekonominya,” ujar pada Capacity Building Wilayah Kalsel, di Hotel Santika Malang.
Salah satu yang disorot adalah kecenderungan sebagian masyarakat ikut-ikutan memburu dolar saat kurs bergejolak. Perilaku ini, meski dilakukan dalam skala kecil, jika masif akan memperbesar tekanan pada nilai tukar.
Di sisi lain, konsumsi produk domestik dinilai menjadi cara sederhana namun efektif membantu menjaga sirkulasi rupiah di dalam negeri.
Hal ini dinilai sangat relevan untuk Kalimantan yang memiliki basis produksi komoditas dan barang lokal yang kuat.
“Kalau Kalimantan, pasti produknya domestik. Ini yang justru harus diperkuat dalam kondisi sekarang,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga diimbau mengelola transaksi secara lebih bijak: memilah kebutuhan mendesak dan tidak mendesak, serta memanfaatkan metode pembayaran yang lebih efisien dan tidak memberi tekanan tambahan pada sistem keuangan.
Tak kalah penting, menurutnya, adalah bagaimana publik mengelola informasi. Di tengah derasnya arus kabar ekonomi, tidak semua informasi utuh dipahami konteksnya. Di sinilah peran media dan akademisi menjadi penting untuk menjembatani pemahaman publik terhadap kebijakan yang tampak teknis, namun memiliki latar belakang pertimbangan yang kompleks.
“Kadang yang terlihat di permukaan itu tidak sesederhana kebijakannya. Di belakangnya ada alasan kuat. Ini yang perlu dikomunikasikan dengan baik agar tidak menimbulkan persepsi keliru,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa ke depan, komunikasi publik antara otoritas, media, dan kalangan akademik perlu diperkuat agar tidak terjadi kesenjangan perspektif. Tujuannya agar kebijakan yang diambil berdampak lebih positif bagi masyarakat karena dipahami secara utuh.
Menurutnya, salah satu modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi adalah kepercayaan terhadap institusi. Tanpa kepercayaan, kebijakan sebaik apa pun akan sulit efektif di tingkat masyarakat.
Menariknya, ia juga menyinggung paradoks yang terjadi saat ini: di satu sisi pertumbuhan ekonomi nasional terbilang baik, demokrasi berjalan, namun di sisi lain tekanan terhadap rupiah dan persoalan pengangguran masih menjadi tantangan.
Fenomena inilah yang diharapkan bisa menjadi bahan pendalaman bagi akademisi dan jurnalis untuk mengulasnya secara lebih komprehensif, sehingga publik tidak hanya menerima potongan informasi, tetapi memahami gambaran besarnya.
“Kita perlu mengkalkulasi informasi secara utuh. Ini bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.(nau/KPO-1)
