JAKARTA, Kalimantanpost.com – Ancaman fenomena Godzilla El Nino yang diperkirakan berdampak hingga akhir tahun 2026 menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Anggota Komisi I DPRD Kalsel dari Fraksi PKS, Habib Hamid Bahasyim, mendorong pemerintah daerah agar menyiapkan langkah mitigasi yang lebih terukur dan terintegrasi sejak dini.
Hal tersebut disampaikan Habib Hamid saat kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, penanganan ancaman El Nino tidak bisa hanya bertumpu pada BPBD, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh SKPD serta dukungan kebijakan lintas sektor yang terkoordinasi dengan baik.
“Mitigasi harus dilakukan sejak dini dan terukur. Jangan sampai kita baru bergerak ketika dampaknya sudah meluas, baik terhadap masyarakat, lingkungan, maupun sektor ekonomi,” ujar Habib Hamid.
Ia menilai langkah antisipasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi referensi bagi Kalimantan Selatan, terutama dalam memperkuat koordinasi antarinstansi dan penerbitan instruksi khusus kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Selain itu, Habib Hamid juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan BMKG dan BNPB dalam upaya mitigasi bencana, termasuk melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah teknis untuk menekan risiko dampak El Nino.
“Kita ingin ada langkah konkret yang benar-benar dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak akibat keterlambatan pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Komisi I DPRD Kalsel menilai penguatan koordinasi pemerintahan, kesiapan birokrasi, serta percepatan kebijakan mitigasi menjadi kunci penting dalam melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dari ancaman Godzilla El Nino yang diprediksi semakin menguat dalam beberapa bulan ke depan.(fin/KPO-1)
