Banjarbaru, Kalimantanpost.com —Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan rencana pengembangan transportasi umum massal perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS).
Langkah ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Kalsel, Tasriq Usman yang berlangsung di Ruang Rapat PM Noor Lantai 4 Kantor Gubernur Kalsel, pada Senin (25/5/2026).
FGD tersebut digelar sebagai bagian dari upaya mendukung Program Strategis Nasional (ProSN) serta 10 Program Prioritas Gubernur Kalimantan Selatan yang tertuang dalam RPJMD 2026–2027.
Dalam forum itu, Tasriq Usman yang mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan bahwa layanan transportasi publik di Kalimantan Selatan diharapkan mampu menjangkau seluruh wilayah, tidak hanya kawasan perkotaan.
“Pengembangan layanan transportasi tidak hanya difokuskan di kawasan perkotaan, tetapi juga harus mampu menyentuh daerah-daerah lain, mulai dari Banua Anam hingga kawasan pesisir,” ujarnya.
Menurutnya, pemerataan akses transportasi menjadi langkah penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
FGD tersebut turut dihadiri jajaran Tenaga Ahli Gubernur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda Kalsel, BPKAD Kalsel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Hukum, serta Kepala Biro Administrasi Pembangunan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, M. Fitri Hernadi menuturkan bahwa sebanyak 75 unit bus milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap dimanfaatkan untuk mendukung layanan transportasi masyarakat. Menurut Fitri Hernadi, pemerintah saat ini masih melakukan berbagai kajian sebelum mengambil keputusan final terkait pola operasional dan kebijakan transportasi yang akan diterapkan. “Pertama, terima kasih atas apresiasinya. Dalam mengambil kebijakan memang ada banyak pertimbangan. Karena itu kami masih memerlukan arahan terlebih dahulu, sebab ada banyak opsi yang sudah kami kaji,” ujarnya.
Fitri Hernadi menjelaskan, sejumlah opsi mulai mengerucut dan dinilai cukup baik untuk diterapkan secara umum kepada masyarakat. Salah satu fokus utama ialah bagaimana pelaksanaan sistem transportasi di lapangan agar berjalan efektif dan merata. Selain itu, Dishub Kalsel juga menyinggung skema pemanfaatan layanan gratis seperti yang sebelumnya pernah diterapkan dalam kegiatan transportasi massal gratis. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum.
“Nantinya masyarakat akan mulai terbiasa beralih moda transportasi,” katanya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa usulan yang disampaikan saat ini masih dalam tahap pembahasan dan keputusan akhir nantinya akan ditetapkan bersama pihak terkait, termasuk dukungan dari Pemerintah Kota Banjarbaru. Dalam pembahasan tersebut, muncul pula masukan mengenai pentingnya konektivitas transportasi. Para pengemudi yang saat ini masih menunggu operasional bus berjalan diusulkan dapat diberdayakan pada sektor transportasi pendukung lainnya, termasuk konektor transportasi udara. “Ini juga sekaligus membantu teman-teman di lapangan,” ujarnya.
Dishub Kalsel juga mempertimbangkan pengoperasian bus pemerintah pada malam hari, khususnya setelah waktu maghrib hingga pukul 22.00 Wita, guna memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat pada jam tertentu. Fitri Hernadi menyebut bahwa pemerintah terus berupaya menjaga agar sistem transportasi yang telah dirancang tetap berjalan dan tidak terhenti, meskipun pada tahap awal masih ditemukan sejumlah kendala operasional.(ADV/KPO-1)
