BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – DPRD Kalsel diminta ‘warning’ , atau memberi peringatan keras kepada PLN, menyusul masih terjadinya pemadaman bergiliran di wilayah Kalsel, walaupun waktu dan durasinya berkurang dibandingkam sebelumnya.
“Dewan harus memberikan ‘warning’ kepada PLN agar tidak mengganggap sepele pemadaman listrik,” kata anggota Komisi III DPRD Kalsel, HM Rosehan NB pada paripurna dewan, Kamis (9/7/2026), di Banjarmasin.
Hal ini terkait rencana dewan untuk kembali mengundang PT PLN IUD Kalsel rapat bersama DPRD Kalsel dan instansi lain sekaligus menjelaskan penyebab pemadaman bergiliran tersebut.
“Kalau mengundang hanya sekedar rapat, apa gunanya, karena tidak ada solusinya. Lebih baik tidak usah rapat,” kata Rosehan pada paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo.
Rosehan mengaku kecewa dengan PLN pada rapat dengan Komisi III DPRD Kalsel pada 2 Juli 2026 lalu, karena terkesan PLN mengganggap sepele rapat tersebut, padahal itu tuntutan dari masyarakat Kalsel.
“PLN berjanji mengupayakan tidak ada pemadaman mulai 3 Juli, karena sudah masuk daya dari pembangkit yang diperbaiki, sehingga statusnya siaga,” ujar Rosehan.
Namun kenyataannya baru pukul 10.00 Wita sudah terjadi pemadaman dan terjadi hampir di seluruh wilayah Kalsel, padahal dengan status siaga, artinya daya listrik yang tersedia mencukupi kebutuhan dengan cadangan yang kecil.
“Kalau ada gangguan, pemadaman masih bisa terjadi, namun tidak seluas sebelumnya dan durasi dikurangi,” jelas politisi PDI Perjuangan.
Selain itu, awalnya pemadaman dikarenakan batubara, padahal Kalsel merupakan penyumbang batubara terbesar untuk kebutuhan nasional.
Kemudian dikarenakan kerusakan beberapa pembangkit milik swasta yang dibeli PLN, sehingga pasokan daya listrik berkurang cukup banyak.
“Seharusnya ini dicarikan solusinya, bukan menunggu selesai perbaikan pada akhir September nanti,” tegas Rosehan.
Kalau begitu aja, menurut Rosehan, tidak perlu rapat, karena dewan juga tidak bisa apa-apa dan hanya sebagai perpanjangan tangan masyarakat yang mengeluhkan pemadaman listrik.
“Biar masyarakat langsung mengeluh dan mendatangi PLN, kita tidak perlu lagi menjembati keluhan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, yang diundang dari PLN bukan hanya unit distribusi, namun juga unit pembangkit yang berhubungan dengan penyediaan daya listrik di wilayah Kalimantan.
“Jadi bisa menjelaskan kendalanya dimana, karena yang hadir kemaren kesulitan menjelaskan, mengingat bukan bidangnya,” ungkap Rosehan.
Sebelumnya, anggota DPRD Kalsel, Sarwani mempertanyakan koordinasi Pemprov Kalsel dengan PLN, karena masyarakat memgeluhkan pemadaman aliran listrik.
“Masyarakat yang merasakan dampak negatif pemadaman listrik ini, mulai dari kerusakan alat elektronik, matinya ikan ditambak, tidak bisa berusaha dan kerugian lainnya,” kata politisi Partai NasDem. (lyn/KPO-4).
