BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara daring dalam agenda peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang dirangkai dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026, Senin (11/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung dari kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta itu dipimpin langsung oleh Tito Karnavian dan diikuti kepala daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan lembaga pendidikan dari seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Yamin didampingi Plt Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Dolly Syahbana beserta jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin.
Mereka mengikuti pemaparan mengenai dua agenda strategis nasional, yakni penguatan pendidikan antikorupsi dan langkah-langkah pengendalian inflasi daerah.
Peluncuran buku panduan ini merupakan hasil kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Materi tersebut disusun sebagai pedoman untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan transparansi di lingkungan pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan, pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah, sekolah, guru, dan masyarakat.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut peluncuran buku panduan ini sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membangun generasi yang berkarakter dan memiliki komitmen kuat terhadap budaya antikorupsi.
“Kita melihat keseriusan pemerintah dengan menyusun buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi agar bisa menjadi pedoman yang seragam bagi seluruh daerah,” ujar Setyo.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Yamin menyambut positif kehadiran buku panduan tersebut. Menurutnya, penanaman nilai antikorupsi sejak dini merupakan langkah penting untuk membentuk karakter generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas.
Ia menambahkan, penguatan budaya antikorupsi di sekolah maupun di lingkungan pemerintahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
Selain membahas pendidikan antikorupsi, rapat koordinasi juga menyoroti strategi pengendalian inflasi, mulai dari stabilisasi harga kebutuhan pokok hingga penguatan distribusi pangan.
“Pemko Banjarmasin siap mendukung langkah konkret pengendalian inflasi, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebutuhan masyarakat tetap terjaga dan harga-harga tetap stabil,” tegas Yamin. (nug/KPO-4)
