Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggandeng Bank Kalsel Cabang Pelaihari untuk menggelar Operasi Pasar Murah lewat program subsidi sembako bagi para pedagang di Pasar Pelaihari.
Langkah intervensi harga ini dijadwalkan berlangsung sejak Rabu (24/6/2026) hingga Rabu (1/7/2026) mendatang.
Upaya strategis ini diambil sebagai bentuk nyata pemerintah daerah dalam mengendalikan laju inflasi.
Selain itu, program ini diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok, khususnya beras lokal, gula pasir, dan minyak goreng.
Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskopdag) Tanah Laut, Edi Hariyadi, S.P., menjelaskan bahwa subsidi ini disalurkan langsung melalui sejumlah toko mitra yang ada di Pasar Pelaihari.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bekerja sama dengan Bank Kalsel Cabang Pelaihari dalam rangka pengendalian inflasi daerah, memberikan subsidi kepada pedagang sembako di Pasar Pelaihari. Komoditas yang disubsidi meliputi beras lokal, minyak goreng, dan gula pasir,” ujar Edi, Jumat (26/6/2026).
Edi menambahkan, saat ini ada enam toko yang ditunjuk resmi sebagai penyalur subsidi.
Untuk komoditas beras lokal, masyarakat dapat membelinya di Toko Beras 2 Y, Toko Beras Gunawan, dan Toko Beras Acil Lina. Sementara untuk komoditas minyak goreng dan gula pasir, subsidi tersedia di Toko Sembako Murah, Toko M. Noor, dan Toko Saudia.
Pemerintah memberikan besaran subsidi yang cukup signifikan untuk memangkas harga eceran di tingkat pedagang agar lebih ramah di kantong masyarakat.
“Besaran subsidi untuk beras lokal varietas Siam Jambun, Tukut, dan Cihireng adalah Rp2.000 per liter. Untuk gula pasir diberikan subsidi sebesar Rp2.500 per kilogram, sedangkan minyak goreng mendapatkan subsidi Rp5.000 per liter,” jelas Edi.
Melalui program subsidi ini, harga ketiga komoditas pokok tersebut dipastikan berada di bawah harga pasar normal selama masa operasi pasar berlangsung.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi cepat dalam meringankan beban ekonomi masyarakat setempat. (rzk/K-6)
