MASUKNYA Kalimantan Selatan ke dalam empat besar provinsi dengan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi di Indonesia bukan sekadar statistik. Angka 1.841 pekerja yang kehilangan pekerjaan selama lima bulan pertama tahun 2026 adalah alarm yang harus dibaca serius oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Selama ini Kalimantan Selatan dikenal sebagai salah satu daerah yang ditopang sektor pertambangan, perkebunan, perdagangan, dan jasa. Namun, tingginya angka PHK menunjukkan bahwa fondasi ketenagakerjaan daerah masih rentan terhadap gejolak ekonomi. Ketika permintaan pasar menurun, harga komoditas berfluktuasi, atau perusahaan melakukan efisiensi, pekerja menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.
Yang lebih mengkhawatirkan, angka PHK bukan hanya berbicara tentang hilangnya pekerjaan. Di balik satu pekerja yang terkena PHK, ada keluarga yang kehilangan sumber penghasilan, ada anak yang kebutuhan pendidikannya terancam, dan ada daya beli masyarakat yang menurun. Jika kondisi ini terus berlanjut, efek berantainya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Memang, secara nasional tren PHK mulai melandai. Namun bagi Kalimantan Selatan, posisi sebagai daerah dengan angka PHK tertinggi harus menjadi bahan evaluasi. Pemerintah tidak boleh hanya menunggu laporan masuk atau mengandalkan program bantuan pasca-PHK. Yang dibutuhkan adalah langkah pencegahan agar gelombang PHK tidak terus berulang.
Diversifikasi ekonomi menjadi pekerjaan rumah terbesar. Ketergantungan berlebihan pada sektor-sektor tertentu membuat pasar kerja daerah mudah terguncang ketika terjadi perlambatan. Kalimantan Selatan perlu mempercepat pengembangan industri hilir, sektor manufaktur, ekonomi kreatif, pertanian modern, hingga usaha mikro dan menengah yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Selain itu, program pelatihan kerja harus lebih relevan dengan kebutuhan industri. Banyak tenaga kerja yang kesulitan kembali mendapatkan pekerjaan karena keterampilan yang dimiliki tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pasar. Balai latihan kerja dan lembaga pendidikan vokasi harus diperkuat agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan dunia usaha.
Di sisi lain, perusahaan juga perlu mengedepankan dialog dengan pekerja sebelum mengambil langkah PHK. Efisiensi memang menjadi hak dunia usaha, tetapi menjaga keberlangsungan tenaga kerja adalah bagian dari tanggung jawab sosial yang tidak boleh diabaikan.
Data PHK yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya menjadi momentum refleksi. Jangan sampai Kalimantan Selatan hanya menjadi penonton ketika daerah lain berlomba menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah daerah harus hadir lebih aktif sebagai fasilitator investasi, pencipta iklim usaha yang sehat, sekaligus pelindung tenaga kerja.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari megahnya infrastruktur atau tingginya investasi semata. Ukuran paling nyata adalah seberapa banyak masyarakat yang dapat bekerja, memperoleh penghasilan yang layak, dan menatap masa depan dengan optimisme. Tingginya angka PHK adalah peringatan keras bahwa pekerjaan rumah itu masih jauh dari selesai.
