Martapura, KP – Mewakili Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Rakhmat Dhany membuka Sosialisasi Implementasi SP2D Online di Lingkungan Pemkab Banjar, di Aula Kantor BKPSDM, Selasa (28/07/2026).
Kegiatan itu dilaksanakan Pemkab Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD).
Rakhmat Dhany mengatakan, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online menjadi salah satu langkah strategis mewujudkan tata kelola keuangan yang makin efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Sistem ini akan mengintegrasikan proses pencairan dana secara elektronik, sehingga setiap tahapan berlangsung lebih cepat dan tertib serta terdokumentasi dengan baik,” katanya.
Jadi lebih dari sekadar digitalisasi proses administrasi, implementasi SP2D Online bentuk komitmen Pemkab Banjar mendukung kebijakan nasional mengenai percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
“Sekaligus memperkuat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI),” tandasnya.
Dia optimistis, melalui sinergi antara Pemkab Banjar, Bank Kalsel dan seluruh perangkat daerah, implementasi SP2D Online berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Pengelolaan keuangan yang makin baik, akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pelaksanaan program pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya
Dijelaskannya, Pemkab Banjar sendiri memandang digitalisasi bukan sekadar pemanfaatan teknologi informasi, melainkan sebuah perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan.
“Digitalisasi, instrumen penting membangun birokrasi yang modern, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan,” tandasnya.
Menurutnya, masyarakat kini menuntut birokrasi yang mampu memberikan pelayanan secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap penyelenggara pemerintahan dituntut terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Juga membangun budaya kerja yang inovatif serta menghadirkan pelayanan publik yang kian berkualitas,” tandasnya. (Wan/K-5)
