PALANGKA RAYA, Kalimantanpos.com – Kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago disambut langsung Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di VIP Room Isen Mulang Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Jumat (31/7/2026).
Kunjungan kerja Menkopolkam ke Kalimantan Tengah dilakukan untuk meninjau secara langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Posko Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi peningkatan karhutla selama musim kemarau.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menggelar Rapat Koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026).
Rapat tersebut membahas kondisi terkini di lapangan sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi puncak musim kemarau.
Gubernur Agustiar Sabran menegaskan curah hujan yang masih terjadi pada penghujung Juli harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat konsolidasi dan mematangkan kesiapan seluruh unsur Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.
“Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas.
Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” tegas Agustiar Sabran.
Ia juga menginstruksikan para bupati dan wali kota agar segera mengambil langkah responsif sesuai kondisi dan tingkat kerawanan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh menunda penetapan status siaga apabila situasi mengharuskan serta harus memastikan dukungan anggaran tersedia untuk mendukung operasional penanganan karhutla.
“Saya minta para bupati dan wali kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke perangkat daerah terkait untuk kelancaran operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel,” tukasnya.
Melalui kunjungan Menkopolkam RI tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BPBD, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat.
Dengan demikian langkah pencegahan dan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih optimal selama musim kemarau, sehingga Kalteng bebas asap. (drt/KPO-3)
