BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pembangunan infrastruktur di Kota Seribu Sungai kembali mendapat sorotan tajam. Senin (24/08/2026), jajaran pimpinan DPRD Kota Banjarmasin bersama Ketua dan Anggota Komisi III, serta Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, turun langsung melakukan inspeksi ke lokasi proyek Jembatan Jafri Zam-Zam yang menghubungkan Jalan Jafri Zam-Zam dengan Komplek DPR.
Peninjauan lapangan ini bukan sekadar kunjungan formalitas belaka, melainkan langkah konkret para wakil rakyat untuk memastikan uang APBD bernilai miliaran rupiah digunakan tepat sasaran. Fakta di lapangan menunjukkan kabar yang cukup menggembirakan, di mana proyek strategis ini mencatatkan tren progres fisik yang sangat positif.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, yang memimpin langsung inspeksi tersebut mengungkapkan kepuasannya terhadap kinerja pihak pelaksana di awal proyek ini.
“Tahap pengerjaan saat ini sudah mencapai 30 persen, ini berarti kita telah melampaui target awal sebesar 25 persen, atau ada kelebihan progres sekitar lima persen dari jadwal yang ditentukan,” ungkap Rikval.
Meski tren pengerjaannya terbilang cepat, Rikval tetap memberikan catatan penting terkait penanganan dampak sosial selama proyek berlangsung.
“Mengingat lokasi proyek ini bersebelahan langsung dengan masjid, saya minta komunikasi dengan pengelola dan jamaah dijaga betul, jangan sampai pengerjaan jembatan ini mengganggu aktivitas ibadah dan keseharian warga, aspirasi mereka harus jadi prioritas,” tekannya.
Senada dengan pimpinan dewan, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar, turut mengapresiasi surplus pengerjaan yang dilaporkan di lapangan.
“Berdasarkan laporan konsultan, kualitas pelaksanaannya sudah cukup bagus, dengan surplus kemajuan lima persen ini, kami sangat optimis pembangunan bisa selesai lebih cepat dari batas akhir kontrak di November mendatang,” ucap Ridho.
Namun, di balik apresiasi tersebut, Ridho tak segan memberikan teguran dan peringatan keras yang cukup menggigit terkait pengerjaan oprit atau jalan pendekat jembatan.
Ia menegaskan tidak ingin kesalahan teknis di tempat lain kembali terulang dalam proyek strategis di kawasan ini.
“Fokus utama kami saat ini adalah oprit jembatan, saya sudah instruksikan ke pelaksana dan pengawas, tolong pastikan ketinggian opritnya tidak berlebihan, kita tidak ingin kejadian seperti di Simpang Ulin terulang, di mana anggarannya besar tapi ketinggian opritnya diprotes karena menyusahkan warga yang lewat,” tegas Ridho memberi peringatan.
Lebih lanjut, Ridho menjelaskan bahwa penggantian jembatan ini sangat mendesak karena kondisi Jembatan Jafri Zam-Zam lama sudah tua, rusak, dan berisiko roboh sehingga membahayakan keselamatan.
“Secara teknis, pemancangan dan material sudah sesuai spesifikasi, untuk jembatan lama yang lokasinya berdekatan, nantinya pasti akan langsung dibongkar oleh pelaksana,” tambahnya.
Komisi III pun berkomitmen penuh akan terus melakukan pengawasan melekat secara rutin hingga jembatan ini rampung dan berfungsi 100 persen. Apalagi, pembangunan jembatan ini dinilai krusial sebagai penunjang kesuksesan proyek Nukrap yang dijadwalkan akan merombak kawasan Jafri Zam-Zam pada tahun-tahun mendatang.
Di sisi lain, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, H. Chandra Iriandhy W, merespons positif arahan tajam dari pihak legislatif tersebut.
“Sesuai arahan, target penyelesaian yang awalnya di awal Desember akan kita upayakan ditarik maju ke akhir November, ini supaya jembatan bisa secepatnya digunakan oleh masyarakat,” ujar Chandra.
Chandra juga menjamin kekhawatiran dewan soal oprit curam tidak akan terjadi di proyek ini karena pembangunannya mengacu pada data teknis yang matang.
“Desain jembatan ini sudah kita atur dengan tingkat kemiringan yang sangat landai agar tidak curam, spesifikasinya memiliki panjang 25 meter dan lebar 10 meter, jadi dipastikan akan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan,” jelasnya.
Terkait pendanaan, Chandra membeberkan bahwa proyek vital ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni dengan pagu senilai Rp13,8 miliar.
Ia juga memastikan Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal-Lalin) telah diselesaikan secara tuntas sebelum kegiatan fisik dimulai untuk memastikan ketepatan sasaran.
Berdasarkan kajian infrastruktur komprehensif, Chandra menyebutkan kawasan tersebut memang direncanakan ditopang oleh tiga buah jembatan.
“Penempatan dan jumlah jembatan ini sudah melalui proses kajian teknis yang panjang, sebagai tindak lanjutnya, proses pembongkaran satu jembatan lama yang ada di lokasi akan segera kami laksanakan sesuai rencana infrastruktur,” pungkas Chandra. (nug/KPO-4)
