BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Aksi unjuk rasa gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) di Gedung DPRD Kalsel, Jumat (28/8/2026), kembali berujung kekecewaan.
Massa menilai tuntutan yang disampaikan dalam aksi hari ini maupun aksi sebelumnya belum mendapatkan jawaban konkret dari DPRD Kalsel, PLN, maupun Pertamina yang menjadi pihak terkait dalam tuntutan mereka.
Kekecewaan kian bertambah setelah permintaan massa untuk melakukan dialog bersama di dalam Gedung DPRD Kalsel tidak mendapat respons.
Selain itu, mereka menyayangkan sikap Gubernur Kalsel, Muhidin, yang hingga aksi jilid II ini tidak kunjung menemui massa yang berunjuk rasa.
“Kami merasa kecewa, kami merasa dikhianati karena rakyat benar-benar butuh dan ingin diperhatikan di tengah keadaan hari ini yang membutuhkan penanganan dan langkah konkret,” ucap Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB), M Irfan Naufal, kepada awak media.
Tak hanya kecewa karena tuntutan belum mendapat tanggapan, massa juga mengecam dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap peserta aksi saat menyampaikan aspirasi.
Mereka juga menyoroti adanya salah satu peserta aksi yang diamankan polisi ketika kericuhan terjadi.
“Sebenarnya sangat keliru, saya rasa, karena kepolisian menganggap hanya mahasiswa yang berjibaku. Padahal bukan hanya mahasiswa, tetapi masyarakat juga hadir untuk membela hak-hak rakyat,” tuturnya.
“Kenapa ditangkap dan memeta-metakan dari bagian aliansi? Makanya kami kecewa ada satu orang ditangkap dan diamankan di Polresta Banjarmasin,” lanjut Irfan.
Menurutnya, sejumlah peserta aksi juga mengalami lebam hingga luka-luka akibat tindakan aparat saat aksi berlangsung.
Ketua BEM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA) Banjarmasin, Rizky, mengaku dirinya juga mengalami luka akibat kejadian tersebut.
“Kami hari ini mengalami tindakan represifitas oleh aparat kepolisian. Nanti bukti-bukti dari tindakan tersebut akan disampaikan melalui media sosial. Saya sendiri mengalami pemukulan di tangan hingga lebam dan banyak rekan kami yang berdarah,” ungkap Rizky.
Kondisi tersebut semakin menguatkan tekad massa untuk kembali turun ke jalan melalui aksi jilid III.
Kepastian itu disampaikan setelah massa membubarkan diri dari lokasi aksi, yang sebelumnya sempat memanas dan berujung kericuhan.
“Kami pastikan turun ke jalan lagi. Untuk harinya akan kami sampaikan ke media nanti,” tegasnya.
Terkait ajakan untuk turun ke lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) guna membantu penanganan, Rizky mengatakan pihaknya siap dan sepakat.
Namun, menurutnya, langkah konkret penanganan Karhutla tetap menjadi tanggung jawab pemangku kebijakan.
“Perlu kita ingat, pemangku kebijakan yang sudah digaji dari pajak rakyat harus memikirkan hal ini. Bukan justru melempar bola panas kepada kami seolah-olah kami tidak peduli terhadap lingkungan,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran massa dalam aksi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan para relawan yang hingga kini berjibaku memadamkan api.
“Kalau kami turun ke lapangan, kami siap berjibaku membantu hal demikian. Tapi mereka, pemangku kebijakan, harus melakukan langkah konkret,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga prihatin terhadap para relawan yang bertugas di lapangan. Menurutnya, para petugas tersebut menjadi pihak yang paling terdampak dan belum dibekali peralatan yang memadai.
“Kami juga prihatin terhadap itu. Makanya kami hadir di sini agar pemerintah mengevaluasi kebijakan penanganan Karhutla. Salah satunya petugas-petugas tidak dibekali alat yang cukup dan mereka paling terdampak. Hal itu juga jadi persoalan,” pungkasnya.(ham/KPO-3)
