PUTUSNYA Jembatan Saka Harang di kawasan Mantuil, Banjarmasin, pada Minggu (30/8/2026), kembali mengingatkan betapa vitalnya infrastruktur penghubung bagi kehidupan masyarakat. Sebuah jembatan bukan sekadar bangunan fisik yang menghubungkan dua sisi wilayah, melainkan urat nadi mobilitas, aktivitas ekonomi, pendidikan, pekerjaan, hingga kehidupan sosial warga.
Karena itu, langkah cepat Pemerintah Kota Banjarmasin memulihkan akses melalui pembangunan jembatan sementara patut diapresiasi. Dalam waktu hanya tiga hari, Bailey bridge berhasil dipasang dan kembali dibuka untuk kendaraan roda dua dan roda empat dengan kapasitas maksimal lima ton.
Kecepatan penanganan ini menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, koordinasi antarlembaga mampu menghasilkan solusi nyata. Keterlibatan Pemerintah Kota Banjarmasin, Dinas PUPR, TNI, Polri, hingga dukungan masyarakat menjadi contoh pentingnya kolaborasi dalam menghadapi persoalan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
Bagi masyarakat Mantuil, tiga hari tanpa akses normal bukanlah waktu yang singkat. Aktivitas warga terganggu, pekerja mengalami kesulitan menuju tempat kerja, kendaraan harus ditinggalkan di sisi lain jembatan, bahkan sebagian masyarakat terpaksa berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan.
Karena itulah, selesainya jembatan sementara membawa kelegaan yang sangat besar. Pemerintah hadir dengan respons cepat ketika masyarakat membutuhkan solusi.
Namun, keberhasilan membangun Bailey bridge tidak boleh membuat semua pihak merasa persoalan telah selesai. Jembatan sementara hanyalah solusi darurat. Kapasitas maksimal lima ton tentu membatasi mobilitas kendaraan, terutama angkutan barang dan kendaraan dengan beban berat.
Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyampaikan rencana pembangunan jembatan permanen pada 2027. Komitmen ini harus benar-benar diwujudkan sesuai jadwal. Jangan sampai solusi sementara berlangsung terlalu lama karena keterbatasan anggaran, perencanaan, atau persoalan administrasi.
Peristiwa Jembatan Saka Harang juga harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jembatan, khususnya jembatan tua dan konstruksi yang telah mengalami penurunan kualitas. Inventarisasi, pemeriksaan berkala, dan pemeliharaan harus dilakukan secara serius sebelum kerusakan berubah menjadi bencana.
Pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan setelah kejadian. Pemerintah tidak boleh menunggu jembatan putus terlebih dahulu untuk kemudian bertindak.
Respons cepat selama tiga hari patut menjadi standar pelayanan pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat. Namun, kecepatan membangun solusi sementara harus diikuti keseriusan menghadirkan solusi permanen.
Masyarakat Mantuil kini kembali dapat beraktivitas. Tetapi harapan mereka sederhana dan sangat mendasar: memiliki jembatan yang kuat, aman, dan mampu melayani kebutuhan warga dalam jangka panjang.
Jembatan sementara telah membuka kembali akses. Kini, tugas berikutnya adalah memastikan jembatan permanen benar-benar menjadi kenyataan.
