Palangka Raya, KP – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kalimantan Tengah, tepatnya ke Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Kedua daerah itu ditetapkan sebagai daerah penghasil pangan guna ketahanan pangan nasional yang populer disebut food estate (Kamis, 09/07/20).
Dalam kunjungan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.
Presiden Jokowi mengatakan, sebagai tahapan awal Pemerintah akan mulai memperbaiki jaringan irigasi pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG).
“Lumbung pangan sudah mulai dikerjakan, dua minggu ini terutama untuk urusan irigasinya dulu dan tahun ini insyaAllah akan kita mulai kurang lebih 30.000 hektar terlebih dahulu,” kata Presiden Jokowi di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng.
Ditambahkan Presiden, untuk berikutnya dalam waktu satu setengah tahun sampai maksimal dua tahun, akan ditambah lagi 148.000 ha, baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun di Kabupaten Kapuas. Pengembangan food estate tersebut disampaikan Presiden Jokowi sebagai upaya tindak lanjut peringatan organisasi pangan dunia (FAO). Dimana FAO memprediksi akan terjadi krisis pangan. “Kita harapkan dengan cadangan strategis pangan kita ini betul-betul bisa kita atur kalau memang dalam negeri kekurangan, akan disuplai dari sini, entah itu bisa padi, bisa singkong, jagung, atau bisa cabe,” kata Presiden.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, kunci dari program pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah penyediaan air untuk irigasi areal sawah, terutama pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG).
“Kuncinya ada pada ketersediaan air untuk irigasi, baru diikuti dengan teknologi pertaniannya. Untuk itu Kementerian PUPR fokus pada lahan yang sudah ada jaringan irigasinya. Kita lihat jaringan irigasinya sudah intensif di masing-masing blok sawah, namun ada yang tidak terpelihara sehingga itu yang akan diperbaiki dan perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan tidak akan menyentuh lahan gambut dan hutan,” kata Menteri Basuki
Dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali. Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.
Sementara Rifqinizamy menegaskan, Komisi V DPR RI akan memberikan dukungan pada Kementerian PUPR untuk menata infrastruktur sumber daya air, seperti irigasi dll di daerah food estate ini. “Kami telah melakukan rapat permulaan dengan Menteri PUPR terkait hal ini. Tahun 2021, kami berharap pengerjaannya bisa dimulai lebih masif oleh Kementerian PUPR. Tanpa air yang cukup, mustahil pertanian berhasil” ungkap Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.
Rifqi juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan infrastruktur untuk membawa hasil pertanian dari daerah food estate ini sedari awal. “Infrastruktur perhubungan, baik laut maupun darat sudah harus didesain sejak saat ini. Kedua kabupaten ini tidak mempunyai pelabuhan besar yang layak dan terkoneksi baik dengan wilayah food estate. Di pihak lain, konektivitas perhubungan darat ke Kaltim yang akan menjadi Ibukota negara juga harus ditingkatkan infrastrukturnya. Jika tidak, soal pengangkutan ini akan menjadi cost yang membebani nantinya” pungkas legislator daerah pemilihan Kalimantan Selatan I ini.(vin/KPO-1)
