Marabahan, KP – Jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) mengikuti pengarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021, Senin (22/02/2021).
Pengarahan yang diikuti 16 provinsi se-Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan 9 kabupaten/kota terpilih dari 13 kabupaten/kota yang ada yakni Kabupaten Barito Kuala (Batola), Banjar, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), Tanah Laut (Tala), Tanah Bumbu (Tanbu), Tapin, Kotabaru, dan Kota Banjarbaru.
Sesuai list undangan, bagi Kabupaten Batola, Pengarahan Presiden Jokowi yang dilaksanakan secara daring ini diikuti Wakil Bupati H Rahmadian Noor bersama Forkopimda mulai dandim, kapolres, kajari, kalaksa BPBD, kadis LH, dan ka UPT KLHK di ruang Media Center Batola Setara Kantor Diskominfo.
Presiden Jokowi mengatakan, tujuan diadakan kegiatan untuk selalu mengingatkan para gubernur, bupati, pangdam, danrem, dandim , kapolda, dan para kapolres agar tidak lupa pada aturan main yang telah disepakati bersama pada 2016 lalu.
Kepala negara menyatakan, sesuai data yang ada, selama tahun 2021 terdapat beberapa kasus karhutla di beberapa daerah.
“Kalau di wilayah ada kebakaran dan membesar dan tidak ditangani dengan baik, aturannya jelas, yakni pejabatnya dicopot dan diganti. Saya sampaikan ini terutama ke pejabat yang baru,” ucapnya.
Dikatakannya, saat ini diketahui ada beberapa bencana seperti banjir, longsor di beberapa wilayah, namun kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan juga tidak boleh kendor.
Ia mengharapkan, perencanaan yang matang dan eksekusi lapangan yang makin efektif. Karena berdasarkan laporan BMKG sebagian besar wilayah mendapat hujan menengah sampai April yang harus tetap menjadi kewaspadaan.
Presiden mengingatkan, beberapa hal yang menjadi prioritas dalam upaya pencegahan, di antaranya infrastruktur dan pengawasan monitoring harus sampai di tingkat bawah dalam upaya mencari solusi permanen terhadap penanganan karhutla.
Ia mengingatkan, untuk penanganan karhutla hendaknya jangan sampai membiarkan api membesar yang akan menyebabkan sulitnya upaya pemadaman. Ia meminta penataan dan ekosistem gambut harus terus menjadi perhatian.
Sementara kepada aparat hukum diminta untuk melakukan pendekatan hukum tanpa kompromi sehingga harus perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan, pada tahun 2021 ini harus lebih waspada karena berdasarkan prediksi dari data BMKG wilayah Indonesia berpotensi memiliki curah hujan menengah dan tinggi yang menuntut adanya perhatian tinggi bagi para penjabat daerah untuk melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan. (ang/K-6)
