Kotabaru, KP – Senin (3/5/2021), Pemkab Kotabaru, mulai dari Sekdakab Kotabaru, H. Said Akhmad Assegaf, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, dan segenap unsur Forkopimda, serta Kepala SKPD setempat, mengikuti vidcon rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Agama dan Kepala BNPB/Kasatgas Covid 19 secara virtual di aula Setda Kotabaru, Operation Room,
Tujuan Rapat dilakukan untuk menyikapi peningkatan angka penyebaran Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia.
Selain itu rapat juga untuk membahas langkah penanggulangan Covid-19 selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
Rapat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri tersebut, juga melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BNPB, TNI, Polri, BIN, hingga Jaksa Agung.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengawali rapat dengan menginstruksikan kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terkait ledakan kasus Covid-19.
Tito mewanti-wanti para kepala daerah dan seluruh pihak terkait di Indonesia untuk menjadikan ledakan kasus Covid-19 di India sebagai pelajaran.
Tito mengatakan, “Pengabaian protokol kesehatan merupakan awal dari bencana penyebaran massal Covid-19. Oleh karena itu, diminta kepada para kepala daerah untuk segera melakukan koordinasi internal di wilayah masing-masing untuk menyatukan langkah dan persepsi terkait penanganan Covid-19 ini,” Ujarnya.
Secara khusus rapat itu juga membahas penanganan Covid-19 di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
Hal tersebut diminta menjadi perhatian serius kepada semua pihak, terutama para kepala daerah.
“Dalam momentum Ramadhan dan Idul Fitri” kata Tito, “ancaman penularan Covid-19 sangat besar. Hal itu disebabkan adanya kecenderungan masyarakat yang memadati pasar dan pusat perbelanjaan, keramaian dalam kaitan pelaksanaan ibadah Ramadhan serta tradisi mudik dan halal bihalal. Ini yang perlu kita waspadai bersama,” kata Tito.
Pada kesempatan tersebut, Tito juga mempersilakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan masing-masing lembaga, guna menyatukan persepsi para kepala daerah agar memiliki satu suara dan pandangan dalam bertindak. (and/K-6)
