Kandangan, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memanggil dua perusahaan pertambangan, membahas terkait sengketa lahan jalan angkutan batu bara di Desa Batu Laki, Kecamatan Padang Batung.
Pertemuan dilaksanakan Selasa (15/6/2021) siang di Gedung DPRD Kabupaten HSS, menghadirkan PT Batu Gunung Mulia (BGM) dan PT Antang Gunung Meratus (AGM). Serta pihak Pemerintah Daerah, yakni dihadiri Sekretaris Daerah Muhammad Noor, Kepala Dispera KPLH Ronaldy Prana Putra.
Sebelumnya, pada 18 Mei 2021 lalu DPRD melakukan peninjauan langsung ke lapangan, terkait keluhan masyarakat yang tanahnya diduga diserobot.
Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi mengatakan, hasil pertemuan itu diketahui ada klaim kepemilikan sertifikat resmi sebuah lahan milik warga, pada ruas jalan yang digunakan angkutan batu bara di Desa Batu Laki.
“Kesimpulan terkait laporan masyarakat perihal tanah yang bersertifikat di Desa Batu Laki, kami minta kepada PT AGM maupun PT BGM untuk menyelesaikan itu,” tuturnya.
Fahmi menambahkan, pada Agustus mendatang pihaknya bakal kembali melakukan pertemuan lanjutan.
“Kalau dalam waktu dekat memang sudah tidak ada masalah, akan kami sampaikan kembali,” ujar Akhmad Fahmi.
Fahmi bersyukur, PT AGM dan PT BGM menerima saran dan mau bekerjasama untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Perwakilan PT AGM yang hadir, Achmad Syahdeni mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil rapat itu.
Humas PT AGM Denny mengatakan, adanya sebuah klaim warga terkait sertifikat tanah tersebut ujarnya, perlu ada penelitian serta pembuktian terlebih dahulu. “Kita mendengarkan terlebih dahulu benar atau tidak berada di lokasi tersebut,” ucapnya.
Ia menuturkan klaim itu ada baru-baru ini, padahal lahan itu sudah digunakan untuk operasional angkutan batu bara sudah cukup lama melalui MoU dengan PT BGM. (tor/K-6)
