Banjarmasin, KP – Kalangan dewan mendorong Walikota Banjarmasin Ibnu Sina agar segera melakukan pengisian jabatan yang hingga kini masih lowong di lingkungan Pemko Banjarmasin, terutama jabatan pengisian jabatan eselon II B atau setara kepala dinas.
“Sebab kalau tidak segera dilakukan pengisian, maka akan menghambat jenjang karir bagi ASN karena tertunda,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin, Rabu (15/9/2021).
Ia mengatakan, pengisian jabatan yang tidak segera dilakukan dikhawatirkan bisa mengganggu pelayanan publik, lantaran jabatan SKPD tidak definitif.
Bahkan, juga akan berpengaruh pada jabatan Plt, karena merangkap dua jabatan sekaligus, sehingga dalam menjalankan tugas tentunya tidak akan fokus.
Kendati pimpinan dewan dari Partai Gerindra ini mengakui, pengisian kekosongan jabatan merupakan kewenangan walikota selaku kepala daerah.
“Namun, kami di dewan berharap dan mendorong walikota sesegeranya mengisi jabatan yang sudah lama tidak terisi secara definitif tersebut, agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan maksimal,” katanya
Sebelumnya, secara terpisah Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Tugiatno mengatakan, hingga saat ini ada puluhan jabatan di lingkungan pemerintah kota (Pemko) Banjarmasin kosong atau hanya diisi pelaksana tugas (Plt).
Guna mengisi kekosongan jabatan itu, Tugiatno berharap Ibnu Sina-Arifin Noor yang resmi dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 Juni 2021 lalu sesegeranya menyiapkan bawahannya untuk mengisi jabatan tersebut.
“Mengingat kekosongan sejumlah jabatan ini sudah cukup lama dan dirangkap oleh Plt (pelaksana tugas),” ujarnya.
Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, Plt yang mengisi kekosongan itu tidak bisa mengambil kebijakan strategis dan kewenangannya pun terbatas.
Oleh karena itu, Pemko harus segera melayangkan surat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan segera membentuk panitia seleksi (Pansel), serta menggelar open bidang agar kekosongan jabatan di SKPD segera terisi pejabat definitif.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kota Banjarmasin Syafri Azmi menyebutkan, saat ini ada sepuluh kepala SKPD dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Sepuluh SKPD yang dijabat Plt itu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Perhubungan.
Saat inipun tiga jabatan staf ahli dan dua orang asisten belum terisi. Belum lagi jabatan sekarang yang dipegang Mukhyar selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbanda) Sugito Said, karena kedua pejabat bersangkutan memasuki masa pensiun. (nid/K-7)
